Hasrul Sani Siregar, MA
Alumni Hubungan Antarabangsa, IKMAS, UKM, Bangi, Selangor, Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
Posisi ASEAN terhadap Myanmar, tetap mengupayakan transisi demokrasi di negara tersebut dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi dan politik kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN sangat mendukung adanya transisi demokrasi menuju pemerintahan yang demokratis. Rekonsiliasi nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak di negara tersebut. Hal yang sangat penting pula bahwa, ASEAN mendukung Myanmar untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri. Myanmar gagal menjadi ketua ASEAN tahun 2026 untuk menggantikan Malaysia dan Filipina di tunjuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2026, mengingat dan melihat kondisi dalam negeri Myanmar. Dan di harapkan estafet kepemimpinan ASEAN tahun 2027 adalah Myanmar.
Dalam beberapa perkembangan, sejumlah perkembangan positif patut pula dinilai dan di diapresiasi oleh negara-negara ASEAN seperti pertama; sekitar 6.000 lebih tahanan politik telah dibebaskan dan kedua; perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi tokoh pro demokrasi perempuan Myanmar yang juga anak dari tokoh pejuang kemerdekaan Burma yang telah berganti dengan Myanmar. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN akan terus membahas langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan untuk merespons perkembangan terbaru di Myanmar secara terukur dan konstruktif. Sebagai satu kesatuan dalam kawasan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN harus terus memberikan perhatiannya terhadap kondisi di Myanmar untuk bisa menemukan jalan damai dan dalam rangka memperbaiki situasi politik dalam negeri Myanmar. ASEAN dalam mendorong penyelesaian damai konflik di Myanmar serta menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Awal Februari 2021 merupakan awal runtuhnya demokrasi di Myanmar. Militer Myanmar melakukan kudeta tak berdarah terhadap pemerintahan sipil yang secara de facto di pimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta beberapa anggota dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di tahan militer Myanmar. Hasil pemilu 8 November tahun 2020 yang lalu, dibatalkan oleh junta militer yang menduga telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum tersebut. Jenderal Min Aung Hlaing telah mengambil kuasa atas pemerintahan sipil yang telah berjalan selama hampir 10 tahun. Dengan kudeta militer tersebut runtuhlah demokrasi di Myanmar yang telah memulai pemerintahan sipil yang secara de facto di pimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi.
Dewan Keamanan PBB sudah menekan militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi yang sejak kudeta militer di jadikan sebagai tahanan rumah dan beberapa anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan Suu Kyi. Myanmar termasuk negara yang sering melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Pada Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Daw Aung San Suu Kyi juga dibatalkan oleh militer. Tradisi kudeta tidak terlepas dari peran militer yang ikut campur terhadap pemerintahan sipil. Hasil pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Partai NLD, secara sepihak dibatalkan oleh Junta Militer Myanmar, yang ketika itu menguasai dihampir semua elit politik. Hampir 90% suara dimenangkan oleh Partai NLD pimpinan.Aung San Suu Kyi. Pasca Pemilu tahun 1990, tokoh oposisi pro demokrasi tersebut dikenakan penjara hingga menjadi tahanan rumah selama lebih kurang 20 tahun.
ASEAN menghadapi dilema khususnya dalam masalah Myanmar yang tidak saja menjadi sorotan ASEAN, juga sudah menjadi sorotan Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Uni Eropa yang mengkhawatirkan terjadinya konflik berdarah. Uni Eropa telah mendesak rezim militer Myanmar menghentikan serangan yang semakin massif terhadap kelompok bersenjata di Myanmar. Rezim militer Myanmar tidak hanya berhadapan dengan para demonstran (kalangan sipil), juga berhadapan dengan kekuatan para pemberontak yang menginginkan kemerdekaan dan pisah dari Myanmar dari negara-negara bagian di Myanmar seperti kelompok bersenjata minoritas Karen, Kachin, Mon dan Shan yang sejak tahun 2010 melakukan perlawanan terhadap rezim militer Myanmar di perbatasan Thailand-Myanmar.
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tidak akan “mengintervensi” politik dalam negeri Myanmar. Hal tersebut sudah menjadi tujuan dari organisasi ASEAN yang telah berdiri semenjak tahun 1967 tepatnya pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura. Tujuan dari ASEAN adalah bagaimana kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan keadilan di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan hingga kini Myanmar menjadi ‘duri” bagi negara-negara ASEAN terutama dalam hal penegakan HAM dan demokrasi di Negara tersebut.
Seri ketujuh menuju ASEAN Community Vision 2045.
