RiauKepri.com, BATAM – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan Gubernur Ansar dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 di Kantor BP Batam, Kota Batam, Rabu (12/8/2026).
Rakor yang mengusung tema “Sinergi Forkopimda Sumatera Maju Bersama, Aman, Makmur dan Berdaya Saing” tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di wilayah Sumatera untuk menyatukan perspektif menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Bagi Kepri, forum regional tersebut memiliki arti penting karena posisi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara dan berada di jalur strategis perdagangan serta pelayaran internasional. Karena itu, stabilitas keamanan, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.
Kehadiran Gubernur Ansar bersama unsur pimpinan daerah lainnya juga memperlihatkan bahwa pembangunan Kepri tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.
Forum ini diikuti kepala daerah dan unsur Forkopimda dari 10 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau sebagai tuan rumah.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa Forkopimda harus menjadi instrumen koordinasi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpimpinan daerah akan membantu memastikan berbagai kebijakan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting terutama dalam menghadapi persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan pelayanan publik membutuhkan kesamaan langkah antara pemerintah dan unsur terkait.
Tito juga mendorong agar forum Forkopimda tidak hanya digelar ketika muncul persoalan. Koordinasi secara rutin, idealnya setiap satu hingga tiga bulan, diperlukan agar potensi persoalan dapat diantisipasi lebih awal dan berbagai program pembangunan dapat dikawal secara bersama-sama.
Semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri yang menempatkan kolaborasi sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing. Sinergi antarlembaga menjadi kekuatan untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Selain membahas aspek pembangunan dan keamanan, rakor juga menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dari keberhasilan pemerintahan. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menekankan perlunya komunikasi pemerintah yang efektif agar informasi mengenai kebijakan dan program prioritas dapat diterima masyarakat secara utuh.
Menurut Qodari, pemerintah perlu membangun komunikasi yang terbuka, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, media massa juga memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.
Penguatan komunikasi publik menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi dan cepatnya arus informasi. Pemerintah daerah dituntut mampu memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ruang bagi kesalahpahaman.
Bagi Kepri, komunikasi publik yang efektif juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan. Informasi mengenai kebijakan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun agenda strategis daerah perlu disampaikan secara konsisten dan transparan.
Di sisi lain, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menyampaikan berbagai perkembangan situasi strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Dinamika geopolitik global dan nasional hingga persoalan yang berkembang di wilayah Sumatera menjadi bagian dari pembahasan dalam rakor tersebut.
Sejumlah isu strategis yang mendapat perhatian antara lain pengamanan wilayah perbatasan dan keamanan maritim, mitigasi bencana, penguatan ketahanan masyarakat, serta penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin. Isu-isu tersebut memiliki dimensi lintas daerah sehingga membutuhkan koordinasi yang tidak terputus.
Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan posisi strategis, Kepri berkepentingan memastikan keamanan wilayah maritim dan perbatasan tetap terjaga. Stabilitas tersebut menjadi salah satu prasyarat penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
Gubernur Ansar melalui keikutsertaannya dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kepentingan daerah dalam kerangka pembangunan Sumatera dan nasional. Kepri tidak hanya menjadi bagian dari kawasan perbatasan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di kawasan regional.
Sinergi yang dibangun melalui Rakor Forkopimda Regional Sumatera diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah yang semakin terkoordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan. Dengan koordinasi yang kuat, setiap daerah dapat saling mendukung sekaligus memperkuat ketahanan kawasan secara keseluruhan.
Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, forum tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dan memastikan pembangunan berjalan dalam suasana yang aman, kondusif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepri ingin memastikan setiap potensi daerah dapat dikembangkan dengan dukungan stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang solid.
Pada akhirnya, Rakor Forkopimda Regional Sumatera Tahun 2026 bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi momentum menyatukan langkah menuju Sumatera yang aman, makmur, maju, dan berdaya saing. Dari Kepri, semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus tumbuh menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. (Adv)
