RiauKepri.com, SIAK — Lonjakan harga ayam ras di pasaran mulai membuat pedagang rumah makan di Kabupaten Siak mengeluh. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Siak menelusuri persoalan pasokan ayam dari hulu hingga hilir.
Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si mengatakan, kenaikan harga yang mulai terasa sejak pekan pertama Agustus 2026 diduga berkaitan dengan terbatasnya pasokan ayam di pasaran. Menurutnya, produksi ayam ras di Siak hanya sekitar 370 ton, sementara kebutuhan pasar mencapai 630 ton.
“Sekitar 370 ton ini ada pun di peternak di Siak itu tidak bisa dilepas ke pasar, karena kebutuhan di pasar ada sekitar 630 ton, maka pasti akan terjadi inflasi,” kata Afni saat memimpin rapat koordinasi inflasi di Zamrud Room, Kamis (20/8/2026).
Afni menyebutkan kondisi tersebut kini menjadi perhatian karena dampaknya mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama pedagang rumah makan yang membutuhkan ayam sebagai bahan baku menu sehari-hari.
“Masyarakat sudah teriak, terutama pedagang-pedagang rumah makan. Kami meminta keseriusan seluruh pihak untuk mencari tahu di mana persoalan rantai pasok ini,” ujar mantan wartawan itu.
Afni menjelaskan, sebagian produksi ayam lokal telah diplot oleh perusahaan penyuplai sehingga tidak seluruh stok dapat langsung masuk ke pasar. Karena itu, Pemkab Siak akan menelusuri mata rantai distribusi untuk mengetahui titik persoalan yang menyebabkan pasokan menjadi terbatas.
Pemkab Siak selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, perusahaan, dan penyalur ayam agar sebagian stok dapat dilepas ke pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu menambah pasokan dan menekan harga ayam.
Afni menepis adanya anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama kenaikan harga ayam di Siak. Berdasarkan data yang diterima Pemkab Siak, kebutuhan ayam untuk program tersebut hanya sekitar 17 ton ketika menu ayam tersedia.
“Menurut saya, bukan karena faktor MBG. Faktor MBG ini hanya sekitar 17 ton ketika ada menu ayam,” ungkap Afni.
Meski Siak belum tercatat mengalami inflasi berdasarkan data BPS dan bahkan sempat mengalami deflasi pada bulan sebelumnya, pemerintah daerah tetap tidak ingin mengabaikan keluhan masyarakat terkait harga ayam.
Pemkab Siak meminta organisasi perangkat daerah terkait menyiapkan data rinci mengenai produksi, distribusi, dan kebutuhan ayam. Data itu akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pertanian serta lembaga terkait.
“Kemandirian pangan di kabupaten ini sudah kami minta agar seluruh dinas terkait menseriusi ini,” ujar Afni. (RK1/*)
