RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menyatakan siap mendukung program transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyuidi Ario Seto.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani yang juga Ahli Pers Dewan Pe4s, serta Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora.
Keduanya menilai arah pembenahan Polri yang menitikberatkan pada pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, penguatan sumber daya manusia, dan kedekatan dengan masyarakat sejalan dengan kepentingan publik serta membutuhkan pengawalan bersama, termasuk dari pers.
“Kami PWI Kepri siap mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bagi pers, Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan terlindungi,” kata Saibansah Dardani.
Menurut Saibansah, dukungan pers terhadap agenda transformasi Polri bukan berarti mengurangi fungsi kontrol media. Sebaliknya, pers tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, kritis, berimbang, dan berdasarkan fakta.
“Dukungan itu harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi kepada masyarakat secara independen. Ketika ada program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tentu kita dukung dan kawal pelaksanaannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora.
“Program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk pers. Semangat memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan, transparansi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan agenda yang menyentuh langsung kepentingan publik,” kata Ramon.
Ramon menilai pers memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, dukungan pers dapat diwujudkan melalui pemberitaan yang memberikan ruang bagi informasi yang objektif sekaligus tetap mengkritisi pelaksanaan kebijakan ketika ditemukan persoalan di lapangan.
“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Karena itu, hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” demikian usulan pernyataan Ramon.
Tujuh Program Transformasi Polri
Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum dilantik, Suyudi memaparkan tujuh program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Tujuh agenda tersebut meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital.
Dalam agenda kelembagaan, Suyudi mendorong struktur organisasi Polri yang lebih ramping dan efektif. Polres diarahkan menjadi satuan operasional yang kuat, sementara Polsek diperkuat agar lebih tangguh dan dekat dengan masyarakat.
Pada aspek SDM, ia menekankan pembenahan seluruh siklus pengelolaan personel, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, kompetensi, kesejahteraan hingga masa purnatugas.
Sementara dalam pelayanan publik, Suyudi menekankan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, terukur, dan inklusif. Penegakan hukum diarahkan berbasis bukti dan dilakukan secara proporsional serta transparan.
Suyudi juga mengusung doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya. Doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Untuk 100 hari pertama, Suyudi antara lain menyiapkan konsolidasi internal, evaluasi perkara, penguatan Polsek, serta pembenahan pelayanan di lini terdepan.
Usai dilantik, Suyudi menegaskan akan melakukan konsolidasi internal dan memetakan berbagai persoalan di tubuh Polri. Program yang dinilai masih baik akan dilanjutkan, sedangkan bagian yang perlu diperbaiki akan dibenahi.
Bagi PWI Kepri, agenda tersebut menjadi ruang penting untuk membangun hubungan yang profesional antara pers dan kepolisian, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat, keterbukaan informasi, dan fungsi kontrol pers sebagai pijakan utama. (RK/*)
