RiauKepri.com, SIAK– Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Siak tetap mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Sepanjang 2026, berbagai program kementerian dan lembaga yang masuk ke Siak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp370,84 miliar.
Namun, di balik dukungan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengingatkan masih ada hak daerah yang belum dituntaskan pemerintah pusat, yakni kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi sejak 2023 dengan nilai sekitar Rp460 miliar.
“Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian/Lembaga atas program dengan total Rp371 miliar yang didapat Siak. Namun, kami akan tetap terus berjuang agar kurang bayar DBH Migas pusat sejak tahun 2023 dengan total masih Rp460-an miliar dapat segera terbayar,” kata Afni.
“Kami meminta hak dan bukan meminta dikasihani, melainkan memang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan segera,” sambung Afni.
Pernyataan itu disampaikan Afni dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Senin (12/10/2026).
Di hadapan anggota DPRD dan undangan, Afni menggambarkan upaya pemerintah daerah menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal. Berbagai program terus diperjuangkan melalui komunikasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertanian dan pelestarian warisan budaya Melayu.
“Keterbatasan APBD tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Melalui komunikasi dan koordinasi, kami terus memperjuangkan agar pembangunan Kabupaten Siak tetap memperoleh dukungan melalui APBN,” ujarnya.
Afni mengatakan, pemerintah daerah terus mengetuk pintu kementerian dan lembaga untuk memastikan program prioritas masyarakat Siak mendapat dukungan anggaran.
“Kami terus berjuang, bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, melangkah ke berbagai arah, mengetuk satu per satu pintu tanpa lelah,” katanya.
Jalan, irigasi, dan air bersih
Dari total dukungan tersebut, sektor infrastruktur menjadi salah satu penerima manfaat penting. Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pemerintah melanjutkan pembangunan jalan rigid beton pada ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 3,5 kilometer.
Pekerjaan itu dibagi dalam dua segmen. Segmen pertama sepanjang 1,8 kilometer dengan anggaran Rp25,67 miliar, sedangkan segmen kedua sepanjang 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar. Total anggaran pembangunan jalan tersebut mencapai Rp49,91 miliar.
Selain jalan, Siak mendapatkan alokasi Rp90,84 miliar untuk pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 50 titik. Dukungan lainnya berupa Rp48,97 miliar untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama serta Rp3,39 miliar untuk pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh.
Program-program tersebut diharapkan memperbaiki konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, dan memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.
Revitalisasi 85 sekolah dan rehabilitasi 541 rumah
Sektor pendidikan juga mendapatkan tambahan dukungan. Pada 2026, sebanyak 85 satuan pendidikan di Kabupaten Siak menjadi sasaran program revitalisasi dengan anggaran Rp54,2 miliar.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika Siak memperoleh pagu Rp31,9 miliar untuk revitalisasi 36 satuan pendidikan.
“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang signifikan lebih dari 100 persen, mencakup revitalisasi 85 satuan pendidikan, dengan anggaran mencapai Rp54,2 miliar dan kemungkinan akan terus bertambah,” kata Afni.
Di sektor perumahan, pemerintah pusat mendukung rehabilitasi 541 unit rumah melalui program bedah rumah dengan anggaran Rp10,82 miliar.
Sementara itu, dukungan untuk sektor kesehatan mencakup pembangunan gedung Cytotoxic Drugs Safety Cabinet (CDSC) di RSUD Tengku Rafi’an senilai Rp1,3 miliar, pengadaan tiga unit FDR X Air Portable X-Ray beserta perangkat lunak Laptop QXR AI Software senilai Rp3,84 miliar, alat mammografi Rp1,5 miliar, serta pembangunan instalasi gawat darurat (IGD) senilai Rp450 juta.
Kabupaten Siak juga mendapatkan berbagai peralatan kesehatan untuk puskesmas dan puskesmas pembantu, termasuk 47 paket alat laboratorium bagi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Istana dan museum tetap diperjuangkan
Di tengah tekanan anggaran, Pemkab Siak turut memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk merawat bangunan bersejarah dan menjaga warisan kebudayaan Melayu.
Sejumlah program yang memperoleh dukungan antara lain rehabilitasi Museum Istana Asserayah Al Hasyimiyah Siak senilai Rp2,2 miliar dan Museum Budaya dan Sejarah Siak Balairung Sri sebesar Rp2,7 miliar.
Ada pula anggaran Rp600 juta untuk perencanaan dan pengawasan rehabilitasi Istana dan Museum Balairung Sri, Rp272 juta untuk pemeliharaan Museum Balairung Sri, serta Rp227 juta untuk penyelenggaraan pameran temporer.
Afni menegaskan, pelestarian budaya tidak boleh terabaikan meskipun daerah menghadapi pengurangan transfer anggaran.
“Keterbatasan APBD justru dijadikan pemicu semangat untuk terus memperjuangkan agar pelita kebudayaan yang menjadi akar dari peradaban tetap terjaga,” tuturnya.
Pemkab Siak juga akan mengupayakan dukungan lanjutan untuk rehabilitasi sejumlah museum dan bangunan budaya, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.
Pertanian dan perkebunan rakyat diperkuat
Dukungan APBN turut menyasar sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Pada 2026, Siak memperoleh bantuan 161 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan nilai lebih dari Rp15,57 miliar.
Afni menyebut Siak sebagai salah satu kabupaten penerima alsintan terbanyak di Provinsi Riau. Bantuan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas, mempercepat pekerjaan prapanen dan pascapanen, serta menekan biaya operasional usaha tani.
Di sektor perkebunan kelapa sawit, dukungan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) antara lain berupa bantuan pupuk dan pestisida sebanyak 977.468 kilogram/liter kepada Koperasi Sekato Jaya Lestari.
Peningkatan jalan kebun juga diberikan kepada Gapoktan Gaharu Sejahtera sepanjang 11,35 kilometer dan Koperasi Produsen Syariah Tunas Karya Sejahtera sepanjang 18,4 kilometer.
Sementara itu, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjangkau 646 pekebun dengan luas lahan 1.490,63 hektare dan nilai dana Rp89,41 miliar.
Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, Balai Latihan Kerja (BLK) Siak juga memperoleh dukungan pelatihan senilai Rp658 juta bagi putra-putri daerah.
Bagi Afni, dukungan program APBN merupakan modal penting untuk menjaga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Namun, dukungan tersebut tidak menghapus persoalan kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah.
Karena itu, Pemkab Siak akan terus mengusulkan program prioritas kepada kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan persyaratan administrasi menjadi bagian penting agar semakin banyak program pembangunan dapat dibiayai melalui APBN.
“Program-program prioritas Siak akan terus kita bawa secara aktif ke kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya, dengan memastikan kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan persyaratan lainnya, sehingga dukungan melalui APBN dapat semakin banyak masuk ke Kabupaten Siak pada masa-masa yang akan datang,” kata Afni.
Di sisi lain, ia menegaskan perjuangan menagih kurang bayar DBH Migas sekitar Rp460 miliar akan terus dilanjutkan. Bagi Pemkab Siak, persoalannya bukan semata-mata memperoleh tambahan program pembangunan, melainkan juga memastikan hak keuangan daerah yang telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Dukungan APBN senilai Rp371 miliar membantu menggerakkan pembangunan. Namun, bagi Siak, perjuangan belum selesai selama hak DBH Migas yang tertunggak sejak 2023 itu belum dibayarkan sepenuhnya. (RK1)
