RiauKepri.com, PEKANBARU- Di atas perahu tradisi Pacu Jalur yang membelah Sungai Kuantan, bocah 11 tahun itu berdiri tegak. Badannya kecil, tangannya menari, wajahnya memancarkan ekspresi magis seolah sedang menyalurkan energi leluhur. Kamera menyorotinya. Warganet terpukau. Pemerintah tersentuh. Nama bocah itu, Rayyan Arkan Dikha, sang aura farming.
Dari dunia maya ke ruang nyata, Dikha begitu bocah itu biasa disapa, menyita perhatian. Ia dianggap membawa tradisi Kuansing menembus sekat-sekat nasionalisme baru bernama viralitas. Pemerintah Provinsi Riau langsung menyematkan dua penghargaan, bonus Rp 20 juta dan gelar Duta Pariwisata Riau.
Tapi di tempat lain, di balik dinding Wisma Atlet Rumbai, sekelompok atlet mendadak termenung. Puja Sri Syahfitri (25), peraih medali perunggu di PON Aceh-Sumut 2024, menatap layar ponselnya sambil memegang dahi. Di situ terpampang foto Dikha bersama Gubernur Riau Abdul Wahid yang sedang tersenyum memegang piagam.
“Langsung dikasih 20 juta, kami yang berjuang malah tak dilirik,” keluh Puja kepada wartawan, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia bukan satu-satunya yang merasa dipinggirkan. Ada lebih dari 10 atlet peraih medali dari kontingen Riau yang belum menerima bonus yang dijanjikan. Padahal nilainya sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, Rp 300 juta untuk emas, Rp 150 juta untuk perak, dan Rp 75 juta untuk perunggu. Tapi kini, janji itu melunak, hanya 45 persen yang akan dibayar, itupun belum tahu kapan.
“Kami datang ke Dispora, tidak ada kejelasan. Gubernur sibuk kasih bonus ke bocah viral,” ujar Puja dengan suara berat.
Sementara itu di gedung DPRD Riau, suara tak kalah lantang datang dari Indra Gunawan Eet, anggota Komisi V.
“Kalau Pemprov tak sanggup bayar penuh, cabut saja Pergub-nya! Jangan bersembunyi di balik alasan defisit,” katanya.
Indra mengaku prihatin. Ia menyebut banyak atlet yang punya mimpi mulia. “Ada yang janji bangunin rumah untuk orangtua kalau menang emas, ada yang mau naik hajiin bapaknya. Sekarang semuanya terkatung-katung,” tuturnya.
Komisi V, kata dia, akan memanggil OPD terkait dalam waktu dekat. Tapi di tengah hiruk-pikuk kritik, satu suara melawan arus muncul.
Di sebuah sudut Balai Adat Melayu Riau, Taufik Hidayat, S.S, Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR), menatap dengan pandangan berbeda. Menurutnya, polemik ini muncul karena ketidaktepatan menempatkan konteks.
“Dikha bukan atlet. Dia seniman. Kalau gubernur mau kasih bantuan ke atlet, tentu semua pendayung dalam jalur itu dikasih,” katanya.
Ia menyebut, Dikha sebagai simbol keberhasilan budaya menjangkau dunia. “Tim Pacu Jalur berhasil menjadikan tradisi sebagai industri budaya. Itu bukan hal biasa. Layak diapresiasi.”
Taufik bahkan menilai senimanlah yang mestinya iri, bukan atlet.
“Anggaran KONI mencapai Rp 25 miliar. Tapi berapa banyak atlet kita yang mendunia? Seniman? DKR dapat hibah dua tahun sekali, cuma Rp 1 miliar. Tapi seniman terus berkarya. Tak ada bonus. Tak ada uang saku. Tak ada uang pembinaan. Tapi kami tak pernah mengeluh,” ujar Taufik.
“Kami ini, bro, aura farming yang sesungguhnya,” ungkap lelaki yang biasa disapa Atan Lasak.
Ia menyebut bahwa sumbangsih budaya dari Riau tak ternilai. Bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Pantun diakui UNESCO sebagai warisan tak benda dunia. Tapi tak ada seniman yang menuntut honor untuk itu.
Polemik ini menyisakan dua kutub, mereka yang menuntut keadilan berbasis aturan, dan mereka yang menyerukan pemahaman berbasis nilai.
Rayyan Arkan Dikha tak bersalah. Ia hanya menari di ujung perahu, dan tariannya membawa keharuan. Tapi langkah kaki kecilnya itu ternyata menyentuh bara di dada mereka yang sudah lama menunggu pengakuan.
Satu bocah diangkat jadi simbol pariwisata. Sementara puluhan atlet berpeluh dan berdarah di arena, hanya untuk mendapati mimpinya tertahan di ruang anggaran. (RK5)
Editor: Dana Asmara
