RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sinergi lintas lembaga untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan di wilayah kepulauan dan perbatasan. Pernyataan itu disampaikannya saat mengukuhkan Mudzakir sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, sekaligus melantik pengurus wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Kepri, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (15/8/2025).
Ansar mengingatkan bahwa Kepri memiliki 2.480 pulau, 394 di antaranya berpenghuni, dengan 22 pulau terdepan yang langsung berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Menurutnya, kondisi geografis ini menuntut peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kredibel dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan BPKP.
“Pengawasan di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus. Kita tidak bisa bekerja sendiri, semua harus dilakukan bersama-sama,” ujar Ansar.
Ia juga mengapresiasi kontribusi BPKP dalam mengawal program-program strategis, termasuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo. “Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen tegak lurus melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Acara pelantikan turut dihadiri Deputi Bidang Investigasi BPKP Sutrisno, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Rosliani, Inspektur BPKP Hasyim Wahyudi, unsur Forkopimda, serta pejabat daerah dari kabupaten dan kota se-Kepri.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, yang juga hadir, berharap sinergi BPKP dengan pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya semakin erat. “Kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya. (RK9)
