RiauKepri.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan transportasi nasional untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026. Sinkronisasi ini dinilai penting guna mengurangi potensi kemacetan lalu lintas, kepadatan di simpul transportasi, serta risiko kecelakaan selama periode mudik dan arus balik.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, mengatakan kebijakan transportasi pada masa Lebaran sebaiknya tidak dilakukan secara parsial atau hanya memprioritaskan kendaraan pribadi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dirancang secara holistik agar mampu mengakomodasi pergerakan transportasi publik, kendaraan pribadi, serta angkutan logistik secara seimbang.
“Sinkronisasi kebijakan transportasi sangat diperlukan untuk memastikan perjalanan masyarakat selama libur Lebaran berjalan lancar dan aman, sekaligus mengurangi kemacetan dan kepadatan di berbagai simpul transportasi,” ujar Haris dalam keterangannya.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan bersama sejumlah lembaga, diperkirakan sekitar 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan pada masa libur Lebaran 2026. Meski angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, potensi kemacetan dan kepadatan tetap menjadi tantangan besar.
Menurut MTI, sejumlah kebijakan yang telah disiapkan pemerintah patut diapresiasi. Beberapa di antaranya adalah pemberian diskon tarif transportasi publik dan jalan tol, pembatasan operasional angkutan logistik, penyediaan program mudik gratis, penerapan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere), serta rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah, lawan arus, dan ganjil genap di ruas tol.
Namun demikian, MTI menilai berbagai kebijakan tersebut masih perlu disinergikan agar pelaksanaannya lebih efektif di lapangan. Sinkronisasi kebijakan juga diperlukan agar pengaturan mobilitas tidak hanya berfokus pada kendaraan pribadi, tetapi juga mendukung kelancaran transportasi umum dan distribusi logistik.
Salah satu rekomendasi utama MTI adalah pembentukan satu komando pengendalian Angkutan Lebaran nasional yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan. Dalam skema ini, Kemenhub berperan sebagai fasilitator dan integrator dalam pengelolaan transportasi lintas moda serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
MTI juga mendorong pembangunan Sistem Informasi Terpadu Angkutan Lebaran berbasis aplikasi atau web. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara real time kepada masyarakat mengenai jadwal dan kapasitas angkutan umum, kepadatan jalan tol dan non tol, kondisi rest area, antrean pelabuhan penyeberangan, hingga informasi cuaca dan potensi bencana.
Selain itu, MTI menyoroti tingginya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik. Organisasi tersebut merekomendasikan pembatasan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh, terutama bagi pemudik yang membawa anak-anak.
Sebagai solusi, pemerintah didorong untuk memperluas program mudik gratis yang dilengkapi fasilitas angkutan motor gratis menggunakan kereta api, kapal laut, maupun bus dengan pengangkutan sepeda motor melalui truk.
Di sisi lain, MTI juga mengusulkan agar pembatasan operasional angkutan barang dilakukan secara lebih selektif dan berkeadilan. Strategi ini mencakup pengaturan waktu operasional secara fleksibel, pemeriksaan kelayakan kendaraan, serta optimalisasi moda transportasi alternatif seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara untuk distribusi logistik.
Peningkatan layanan di pelabuhan penyeberangan juga menjadi perhatian penting. MTI menilai perlu adanya pembagian layanan berdasarkan jenis kendaraan guna menghindari penumpukan, seperti pemisahan kendaraan roda dua, mobil, bus, dan truk di pelabuhan yang berbeda.
Selain itu, pembenahan infrastruktur jalan juga perlu dipercepat sebelum puncak arus mudik. Perbaikan permukaan jalan, peningkatan kualitas drainase, serta penataan rambu dan marka dinilai penting untuk mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan, khususnya di jalur strategis seperti Pantura dan Tol Trans Jawa.
MTI juga menekankan pentingnya mitigasi kecelakaan dan potensi bencana di sektor transportasi. Penyebaran informasi prakiraan cuaca, titik rawan bencana, serta sistem peringatan dini harus disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui platform digital yang mudah diakses.
Di sisi lain, MTI memandang fenomena mudik tidak hanya sebagai peristiwa mobilitas tahunan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Oleh karena itu, pemerintah didorong memanfaatkan momentum mudik sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
“Data mengenai pola perjalanan masyarakat selama mudik sangat penting untuk merumuskan kebijakan transportasi yang lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah tujuan mudik,” kata Haris.
MTI menilai, dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mudik dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem transportasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah seperti pariwisata, kuliner, perdagangan lokal, hingga usaha kecil dan menengah. (RK9)
