RiauKepri.com, IRAK – Langkah pemerintah Irak memberi ruang bagi milisi Popular Mobilization Forces (PMF) untuk melawan Amerika Serikat mencerminkan posisi dilematis Baghdad di tengah memanasnya konflik Iran–AS di kawasan Timur Tengah.
PMF merupakan kelompok paramiliter yang secara resmi masuk dalam struktur keamanan Irak, namun banyak faksinya memiliki kedekatan ideologis, militer, dan politik dengan Iran.
Di satu sisi, Irak masih bergantung pada kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, tekanan domestik dari kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya berpihak ke Washington.
Situasi ini semakin kompleks setelah serangan udara yang menewaskan sejumlah anggota PMF. Pemerintah Irak kemudian memberi legitimasi kepada milisi tersebut untuk melakukan “pembelaan diri”, yang berpotensi berarti serangan balasan terhadap kepentingan AS di wilayah Irak.
Pengaruh Iran Jadi Faktor Kunci
Kedekatan PMF dengan Iran bukan hal baru. Sejak dibentuk pada 2014 untuk melawan ISIS, banyak faksi dalam PMF mendapat dukungan pelatihan, persenjataan, hingga arahan strategis dari Teheran.
Hal ini menjadikan PMF bukan sekadar alat keamanan domestik, melainkan juga bagian dari jaringan “poros perlawanan” Iran di kawasan, yang kerap berseberangan dengan kepentingan AS.
Irak Terjebak di Tengah Konflik
Dengan kondisi tersebut, Irak kini berada di posisi sulit: menjaga hubungan diplomatik dengan AS, sekaligus meredam tekanan dari kelompok pro-Iran di dalam negeri.
Ketika pemerintah memberi izin kepada PMF untuk melawan AS, langkah itu bukan semata pilihan strategis, melainkan cerminan kompromi politik untuk menjaga stabilitas internal.
Namun konsekuensinya, Irak berisiko menjadi arena konflik terbuka antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Iran—yang dapat memperluas eskalasi perang di kawasan.
