RiauKepri.com, SIAK– Bagi masyarakat dan nelayan di Kecamatan Sungai Mandau, sungai bukan sekadar aliran air. Sungai menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Namun, ancaman banjir dan kondisi sungai yang membutuhkan penanganan membuat pemerintah daerah menyiapkan langkah normalisasi.
Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mengatakan normalisasi Sungai Mandau menjadi agenda pemerintah daerah setelah sebelumnya dilakukan di Sungai Mengkapan dan Sungai Mempura. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir sekaligus mengembalikan fungsi sungai bagi kehidupan masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan Afni saat membuka kegiatan Julang Budaya Kecamatan Sungai Mandau 2026 di halaman Kantor Camat Sungai Mandau, Jumat (20/11/2026).
“Ada beberapa titik di Sungai Mandau ini rawan banjir. Saat ini kita dibantu alat berat dari BWS III. Sungai bersih, masyarakat dan nelayan mudah menangkap ikan,” kata Afni.
Menurutnya, penanganan sungai tidak semata-mata untuk mengantisipasi banjir ketika musim penghujan tiba. Lebih dari itu, normalisasi diharapkan membuat sungai kembali berfungsi optimal sehingga masyarakat, khususnya nelayan, lebih mudah menjalankan aktivitas mencari nafkah.
Selain sungai, Afni juga menyoroti kebutuhan infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat Sungai Mandau. Jalan yang baik sangat dibutuhkan agar hasil pertanian dan perkebunan warga dapat diangkut dengan lancar menuju pusat-pusat ekonomi.
Namun, membangun infrastruktur di wilayah tersebut bukan perkara mudah. Luasnya wilayah, karakteristik tanah gambut, serta keterbatasan kemampuan APBD menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.
“Kalau pakai APBD kita tak akan mampu. Karena itu, melalui sumber pendanaan lain, pelan-pelan kita bangun kembali jalan yang rusak,” ujarnya.
Afni mengatakan Pemkab Siak terus mencari sumber pembiayaan alternatif, di antaranya melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Pada 2026, Siak juga memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp65 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Pembangunan tersebut diupayakan tidak hanya menyentuh jalan utama, tetapi juga akses penghubung antarkampung hingga dusun. Dengan konektivitas yang semakin baik, masyarakat diharapkan lebih mudah mengangkut hasil kebun, menjalankan aktivitas ekonomi, dan menjangkau berbagai layanan.
Afni berharap dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi berbagai pihak dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Sungai Mandau. Sebab, pembangunan yang dirasakan masyarakat bukan hanya tentang jalan yang mulus atau sungai yang kembali bersih, tetapi juga terbukanya peluang ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan warga. (RK1)











