RiauKepri.com, PEKANBARU – Hutan yang semestinya menjadi ruang hidup satwa dan penyangga kehidupan masyarakat, kini menjadi panggung penertiban negara. Pemerintah akhirnya mencabut izin pengelolaan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare dan mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit beserta kebun PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Provinsi Riau.
Penertiban yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jumat (20/11/2026), menjadi babak baru penanganan persoalan penguasaan kawasan hutan. Di balik angka ratusan ribu hektare yang ditertibkan, ada kepentingan lebih besar yang dipertaruhkan: keberlanjutan hutan, keselamatan lingkungan, dan ruang hidup masyarakat.
Ironisnya, kawasan yang semestinya dijaga justru ditemukan memiliki sederet persoalan. Berdasarkan temuan Satgas PKH, di areal perizinan RAPP terdapat kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Tak tanggung-tanggung, izin perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha berkantor pusat di Singapura itu, resmi dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan. Kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pencabutan izin bukan berarti persoalan selesai. Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap melekat.
Sementara itu, di Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah juga mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit dan kebun PT GSL seluas 42 hektare. Perusahaan tersebut diduga membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Satgas PKH kemudian merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Ada ironi yang patut menjadi perhatian. Ketika masyarakat diminta menjaga hutan, ketika bencana banjir dan kebakaran hutan mengancam kehidupan, kawasan hutan justru harus ditertibkan karena ditemukan berbagai pelanggaran pemanfaatan. Hutan bukan sekadar hamparan angka dalam peta perizinan. Di dalamnya ada habitat satwa, sumber air, dan ruang hidup yang tak bisa begitu saja diganti dengan angka investasi.
Penertiban ini juga menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan upaya menyelamatkan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera. Satwa yang tak pernah mengenal batas konsesi itu ikut menanggung dampak ketika ruang hidupnya menyusut.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono. Ia hadir bersama Plt Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga.
Turut hadir Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kabareskrim Polri, Jampidsus, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.
Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono mengatakan, TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujarnya.
Kini, pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mencabut izin dan mengambil alih lahan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kawasan yang telah ditertibkan benar-benar dipulihkan, hutan kembali berfungsi, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya.
Sebab, jangan sampai negara hanya terlihat gagah ketika memasang tanda penguasaan, tetapi kembali lengah ketika hutan harus dijaga. Jangan pula gajah Sumatera hanya menjadi penghuni berita ketika habitatnya sudah terlanjur menyempit.
Hutan bukan milik korporasi, bukan pula warisan pejabat. Ia adalah titipan untuk generasi yang bahkan belum lahir. (RK1/rls)












