Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Meranti

Soroti Pencabutan Konsesi Lahan PT RAPP, Mohd Ilham Minta Pemerintah Pusat Harus Melihat Persoalan Ini Secara Komprehensif

badge-check

Soroti Pencabutan Konsesi Lahan PT RAPP, Mohd Ilham Minta Pemerintah Pusat Harus Melihat Persoalan Ini Secara Komprehensif Perbesar

RiauKepri.com, MERANTI – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Kepulauan Meranti, Mohd Ilham menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat terkait pencabutan konsesi lahan PT RAPP. Ilham menegaskan penegakan hukum atas penyelamatan lingkungan harus di lakukan, namun disisi lain dampak sosial ekonomi masyarakat juga harus di pertimbangkan.

Menurut Ilham, sebelum mengambil keputusan Pemerintah diharapkan bisa melihat sebuah persoalan secara komprehensif, artinya Pemerintah tidak hanya melihat dari sisi penegakan hukum saja, namun juga harus melihat dari sisi dampak sosial ekonomi.

“Kita ingin kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Pusat benar benar telah mengkaji dari segala aspek, kita tidak ingin kebijakan yang di ambil Pemerintah Pusat berdampak kepada persoalan sosial ekonomi Masyarakat”

Dengan besarnya angka penyerapan tenaga kerja oleh PT RAPP ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, bukan hanya soal tenaga kerja, ada juga persoalan dari pelaku usaha lokal yang juga ikut tergesur akibat dari pencabutan izin tersebut.

“Kita melihat dengan besarnya angka penyerapan tenaga kerja, serta banyak nya pelaku usaha lokal disana, ini akan mengakibatkan dampak yang sistemik terhadap kondisi sosial ekonomi disana”

Tambah Ilham, kita ingin Pemerintah Pusat juga mempertimbangkan kebijakan yang telah di ambil, jangan sampai kebijakan yang di ambil memberikan efek domino yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Kita ingin Pemerintah Pusat memastikan bahwa setiap kebijakan yang di ambil juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang di ambil hanya melihat daru satu sisi, namun mengetepikan persoalan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

“Kita yakin, efek domino dari pencabutan konsesi tersebut sangat luar biasa. Jangan sampai penegakan hukum terhadap hutan tetapi mengabaikan persoalan sosial ekonomi. Bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya, hal ini sesuai dengan UUD 1945. Kita ingin persoalan ini harus di lihat dari segala sisi, tutup Ilham. (RK/*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kejari Meranti Setorkan Rp.463,6 Juta Uang Pengganti Korupsi 

20 Nov 2026 - 23:00 WIB

Kejari Meranti Setorkan Rp.463,6 Juta Uang Pengganti Korupsi 

Cukup Kirim WhatsApp ke Nomor Kapolres Meranti, Polisi Siap Turun Langsung Layani Aduan Masyarakat

20 Nov 2026 - 20:47 WIB

Cukup Kirim WhatsApp ke Nomor Kapolres Meranti, Polisi Siap Turun Langsung Layani Aduan Masyarakat

Bangun SDM Unggul, Polres Kepulauan Meranti Kolaborasi dengan Pemkab dan Instansi Terkait Penyaluran Tenaga Kerja

19 Nov 2026 - 19:48 WIB

Bangun SDM Unggul, Polres Kepulauan Meranti Kolaborasi dengan Pemkab dan Instansi Terkait Penyaluran Tenaga Kerja

Perkuat Silaturahmi, Polsek Rangsang Bagikan Sembako dalam Kegiatan Kamis Barokah

19 Nov 2026 - 15:07 WIB

Perkuat Silaturahmi, Polsek Rangsang Bagikan Sembako dalam Kegiatan Kamis Barokah

Jaringan Narkotika Internasional Kembali Terbongkar, Polres Meranti Sita 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate

16 Nov 2026 - 20:47 WIB

Jaringan Narkotika Internasional Kembali Terbongkar, Polres Meranti Sita 20 Kg Sabu dan 63 Cartridge Etomidate
Trending di Meranti