Oleh: Azmi bin Rozali
Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau memiliki potensi besar dalam industri hilirisasi serta perdagangan lintas batas dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Permasalahan angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran kebijakan bagi kepala daerah baru di Riau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1. Penguatan Sektor Pertanian untuk Kesejahteraan Petani
Pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan, menjadi sektor utama dalam perekonomian Riau. Namun, banyak petani masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, akses terbatas terhadap modal, dan ketergantungan pada bahan baku ekspor.
Saran Kebijakan:
Modernisasi Pertanian: Mendorong penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti sistem irigasi cerdas dan pupuk organik, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR): Mempermudah akses pembiayaan bagi petani dan koperasi agar mereka dapat meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
Revitalisasi Lahan dan Infrastruktur Pertanian: Pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur seperti jalan usaha tani dan gudang penyimpanan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Diversifikasi Tanaman: Mendorong petani untuk menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi selain kelapa sawit, seperti kopi, kakao, dan hortikultura, guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas.
2. Mendorong Hilirisasi Produk Kelapa Sawit
Kelapa sawit adalah komoditas unggulan Riau, tetapi sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah (CPO). Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
Saran Kebijakan:
Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sawit: Mendorong investasi dalam industri pengolahan minyak sawit seperti biodiesel, oleokimia, dan produk makanan berbasis sawit.
Insentif untuk Industri Hilir: Memberikan keringanan pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri turunan kelapa sawit.
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Penelitian: Mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan kelapa sawit melalui penelitian dan kerja sama dengan universitas lokal.
Peningkatan SDM dan Pelatihan: Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja di bidang industri hilir agar masyarakat Riau dapat berpartisipasi langsung dalam sektor ini.
3. Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas dengan Negara Tetangga
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Singapura, Riau memiliki potensi besar dalam perdagangan lintas batas. Pemanfaatan jalur perdagangan ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah.
Saran Kebijakan:
Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dan Logistik: Mempercepat pembangunan dan modernisasi pelabuhan di Dumai, Selat Panjang, Sungaipakning dan Buton untuk mendukung ekspor.
Penyederhanaan Regulasi Ekspor: Mempermudah perizinan ekspor bagi produk pertanian dan industri kecil menengah agar dapat bersaing di pasar internasional.
Kerja Sama dengan Negara Tetangga: Memperkuat hubungan dagang dengan Malaysia dan Singapura melalui perjanjian kerja sama ekonomi regional.
Pengembangan Sentra Perdagangan dan Pasar Bebas: Membangun kawasan perdagangan bebas yang dapat menarik investor dan pedagang dari negara tetangga.
4. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Kemiskinan masih menjadi masalah utama di beberapa daerah di Riau, terutama di pedesaan. Kebijakan yang tepat dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Saran Kebijakan:
Pemberdayaan UMKM: Mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran digital.
Program Padat Karya: Mengembangkan proyek infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal untuk menciptakan lapangan kerja.
Bantuan Sosial Berbasis Produktif: Mengubah bantuan sosial menjadi program yang mendorong kemandirian ekonomi, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan.
Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas: Memanfaatkan potensi wisata lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti ekowisata dan wisata budaya.
5. Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Transparan
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Saran Kebijakan:
Prioritas pada Sektor Produktif: Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor pertanian, industri hilir, dan perdagangan dibandingkan proyek-proyek yang kurang mendesak.
Digitalisasi Pengelolaan Anggaran: Menerapkan sistem e-budgeting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi yang lebih efisien tanpa membebani masyarakat kecil.
Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Kesimpulan
Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengelolaan anggaran di Riau, kepala daerah baru harus fokus pada penguatan sektor pertanian, pengembangan industri hilirisasi sawit, serta optimalisasi perdagangan lintas batas.
Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, Riau dapat menjadi pusat ekonomi regional yang maju dan sejahtera. *
Penulis adalah coach dan trainer nasional, pernah 3 periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis.
