RiauKepri.com, PEKANBARU- Puluhan tokoh lintas sektor menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK) di gedung DPRD Riau, Senin (5/5).
FGD ini merupakan langkah nyata untuk menyikapi maraknya banjir yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar dan Pelalawan, yang diduga kuat sebagai dampak langsung dari pembukaan pintu spillway PLTA Koto Panjang.
FGD bertajuk “Pil Tuntas: Tata Kelola Air Sungai Kampar – Menuntut Keadilan dan Solusi Berkelanjutan atas Dampak Banjir PLTA Koto Panjang” ini dihadiri lebih dari 50 tokoh penting dari kalangan akademisi, pakar lingkungan, tokoh adat, aktivis LSM, mahasiswa, hingga perwakilan korban banjir.
Tokoh Hadir & Komitmen Bersama
Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain:
HM Harris (Tokoh Riau & Mantan Bupati Pelalawan)
Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc (Pakar Lingkungan)
Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA (Ekonom)
Dr. Tengku Edy Sabli, MSi, Salmiati, PhD, Zainal, MSi , Dr Elviriadi SPI, MSI Dr Griven Putra. Perwakilan Komnas PA, BMKG, hingga LAMR, serta aktivis pemuda dan masyarakat adat dari daerah terdampak.
Permasalahan Utama: Bencana yang Dibuat
Dalam paparannya, HM Harris mengungkap data mengejutkan:
“Pada 1 Maret 2025, lima pintu spillway PLTA dibuka serentak dengan debit air mencapai 1.534,46 m³/s. Ini jauh melampaui kapasitas aman Sungai Kampar, yang hanya memiliki lebar rata-rata 143 meter. Ini bukan semata faktor alam—ini bencana buatan akibat kelalaian dan SOP yang tidak berpihak pada rakyat.”
Permasalahan yang mencuat dalam FGD:
SOP pembukaan pintu air yang tidak mempertimbangkan kapasitas hilir & prediksi cuaca.
Minimnya koordinasi antara pengelola PLTA, BMKG, pemerintah daerah, dan warga.
Tidak adanya sistem peringatan dini yang efektif.
Dampak sosial ekonomi: rumah warga, sawah,sekolah libur, peternakan rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan trauma sosial berulang.
Rekomendasi Strategis FPSK
Forum Peduli Sungai Kampar menawarkan solusi konkret dan terukur:
1. Revisi SOP PLTA Koto Panjang
SOP harus berbasis sistem early warning, memperhitungkan debit inflow, curah hujan, kapasitas hilir, serta berkoordinasi dengan BMKG dan BRIN.
2. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi
Membangun sistem bypass ( over flow), kanal penyelamat, hingga kolam retensi di titik strategis untuk menahan limpahan air secara terkontrol.
3. Audit & Transparansi PLTA
Audit teknis dan manajemen PLTA Koto Panjang, termasuk evaluasi peran Tim Koordinasi dan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan kritis.
4. Komite Pengawasan Terpadu
Dibentuknya Komite Bersama yang melibatkan DPRD, akademisi, LSM, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat terdampak sebagai pengawas independen.
5. Dorongan Legislasi
Mendorong lahirnya Perda atau RUU Perlindungan DAS Kampar untuk mengamankan wilayah hulu-hilir dari ancaman bencana ekologis jangka panjang.
Respon Pemerintah
FPSK menyampaikan bahwa Gubernur Riau telah menyatakan komitmennya untuk bertindak cepat. Dalam waktu dekat, Gubernur dijadwalkan akan:
Melakukan mediasi langsung dengan PLN Pusat dan Kementerian ESDM,
Menugaskan Dinas LHK dan BPBD untuk evaluasi teknis dan kajian dampak,
Mengusulkan revisi SOP bendungan yang partisipatif, berbasis teknologi dan keselamatan publik.
Testimoni Warga: “Kami Korban Kelalaian”
Suara dari akar rumput turut menggema dalam forum. Perwakilan masyarakat dari Muara Sako, Tratak Bulu, dan Pulau Cinta menyampaikan kesaksian memilukan tentang kerugian yang mereka alami setiap kali air sungai meluap akibat pembukaan spillway.
“Kami bukan korban alam. Kami korban dari pengelolaan yang salah dan tidak manusiawi,” ungkap salah satu tokoh masyarakat, yang disambut haru dan tepuk tangan hadirin.
Harapan dan Tindak Lanjut
FGD ini menjadi langkah awal konsolidasi publik untuk menuntut keadilan ekologis. FPSK menegaskan:
“Bendungan dibangun untuk melindungi kehidupan, bukan untuk menciptakan bencana berulang.”
Dengan konsolidasi lintas sektor, dukungan akademik dan publik, serta komitmen pemerintah, FPSK optimis solusi komprehensif bisa dirumuskan, demi Sungai Kampar yang lebih aman dan lestari. (RK13/*)
Editor: Dana Asmara
