RiauKepri.com, SIAK- Amarah yang selama ini dipendam warga Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, akhirnya meledak. Pos keamanan dan lima rumah karyawan PT Satria Sumber Lestari (PT SSL) mereka bakar dalam amuk Rabu pagi, 11 Juni 2025.
Sebenarnya, sudah bertahun-tahun warga Tumang hidup berdampingan dengan konflik. Perselisihan lahan antara masyarakat dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini bukan hal baru, hanya bak bisul sekarang baru meletus.
“Ini bukan konflik baru. Sudah lama. Tapi hari ini puncaknya karena perusahaan arogan, tidak pernah berkoordinasi,” ujar Bupati Siak, Afni Z, yang turun langsung ke lokasi untuk meredam situasi.
Pagi itu seharusnya menjadi momen dialog. Pertemuan antara warga dan PT SSL telah dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Warga hadir, membawa harapan. Tapi harapan itu dikecewakan, perwakilan perusahaan tak kunjung datang. Ketiadaan itu menjadi pemantik api, bukan hanya secara emosional, tapi juga harfiah.
“Sudah ditunggu-tunggu, tapi tak datang. Akhirnya massa emosional. Spontan, pos keamanan dan lima rumah dibakar ”
kata Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy.
Di balik aksi pembakaran itu, ada akumulasi panjang rasa frustrasi. Warga merasa tak pernah benar-benar didengar. Lahan yang mereka anggap milik leluhur kini berada dalam kuasa perusahaan besar. Komunikasi yang dijanjikan selalu berakhir dengan janji kosong. Sementara itu, kehidupan sehari-hari terus diliputi ketidakpastian.
Bupati Afni mengakui ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal keadilan sosial yang gagal diwujudkan. “Kami akan gelar rapat koordinasi. Saya sudah lapor ke Pak Gubernur dan Kapolda. Dinas Kehutanan juga kami harap hadir,” katanya.
Di tengah puing bangunan yang menghitam, Bupati berdiri di antara warga. Suaranya tenang, tapi tegas. “Kami ada bersama masyarakat. Tapi jangan anarkis. Kita akan selesaikan bersama,” seru Afni.
Sementara itu, aparat masih menyelidiki siapa yang terlibat dalam insiden tersebut. Namun, akar dari konflik ini tak bisa diselesaikan dengan penangkapan semata. Ini soal bagaimana mendengar jeritan yang terlalu lama dibungkam. Soal bagaimana menjembatani antara perusahaan yang punya kuasa, dan warga yang hanya ingin hak atas tanahnya diakui. (RK1/mcr)
Editor: Dana Asmara
