RiauKepri.com, PEKANBARU- Dulu, nama Kampung Dalam disebut orang-orang dengan suara pelan, seperti berbisik. Bukan karena takut, tapi karena beban cap yang melekat begitu kuat. Wilayah yang terletak di tepi Sungai Siak ini pernah dikenal sebagai “zona merah” peredaran narkoba. Tempat di mana pemula tak berani bermain, dan suhu, bahkan penasehat narkoba, menjadi panutan jalanan, bahkan di sini ada ratunya.
Tapi Rabu siang (25/6), di bawah tenda putih yang dipasang di tengah permukiman padat, suasana berubah. Suara tepuk tangan menggema ketika Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berdiri di panggung deklarasi dan menyatakan: “Dulu yang main narkoba di sini bukan pemula. Tapi suhu. Bahkan ada yang disebut penasehat. Tapi hari ini, cukup!”
Kalimat itu tak sekadar retorika. Bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, Agung memimpin deklarasi Kampung Dalam Bebas Narkoba. Dukungan pun datang dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, aparat, hingga warga sendiri.
Antara Stigma dan Sejarah
Kampung Dalam bukan kampung baru. Di sinilah, sebagaimana disebut Kapolda, denyut sejarah Pekanbaru berawal. Rumah-rumah kayu berdiri bersisian dengan aliran Sungai Siak, sebagian besar menyimpan jejak masa lalu Kesultanan Siak. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, sejarah agung itu tenggelam oleh ketenaran yang suram.
“Narkoba di sini dulu bukan hanya peredaran, tapi sudah jadi ekosistem,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya. “Kalau tak kuat iman, bisa hanyut.”
Kapolda Irjen Herry Heryawan dalam pidatonya menegaskan, peredaran narkoba adalah bentuk perusakan paling nyata terhadap marwah masyarakat. “Kalau kita ingin menjaga marwah, kita harus memutus semua yang merusaknya. Termasuk narkoba,” katanya dengan nada tegas.
Melalui deklarasi ini, Polda Riau menggulirkan misi besar bertajuk Melindungi Tuah, Menjaga Marwah, serta program “Jelajah Riau untuk Rakyat” (JALUR), sebuah pendekatan integratif yang merangkul pendidikan, UMKM, dan budaya sebagai jalan pemulihan.
Menghapus Label, Membangun Harapan
Di antara warga yang hadir, sebagian mengaku skeptis. Tapi sebagian lainnya mulai menumbuhkan harap. “Kalau pemerintah sungguh-sungguh, kami siap ikut berubah,” ujar Syamsudin, 42 tahun, warga RW 03 Kampung Dalam.
Deklarasi ini bukan proyek tunggal. Pemerintah Kota dan Polda Riau juga menggagas perubahan wajah Kampung Dalam menjadi kawasan ekonomi kreatif berbasis budaya. Kapolda bahkan menyebut akan menghidupkan kembali wisata air dan mengubah rumah warga menjadi homestay. Sementara generasi muda akan diberdayakan sebagai pemandu wisata atau pelaku UMKM.
“Kita ubah kampung narkoba jadi kampung pariwisata,” kata Kapolda.
Rumah singgah bersejarah “Tuan Kadi” juga akan disulap menjadi pusat kegiatan budaya dan ekonomi rakyat. Sebuah pergeseran dari kelam masa lalu menuju wajah baru yang lebih menjanjikan.
Politik Lokal, Luka Sosial
Wali Kota Agung tak menutupi kenyataan pahit yang pernah ada. Ia mengakui bahwa ketimpangan pembangunan di kawasan Senapelan, termasuk Kampung Dalam, turut menyuburkan ekonomi gelap. “Kalau pembangunan timpang, yang tumbuh bukan harapan tapi kejahatan,” ucapnya.
Namun, ia menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya datang dari atas. “Pemerintah siap hadir, tapi perubahan hanya bisa terjadi kalau masyarakatnya juga mau berubah,” ujar Agung.
Deklarasi itu sendiri menjadi simbol, bahwa negara hadir. Tapi simbol saja tak cukup. Di balik spanduk dan pidato, perjuangan baru saja dimulai.
Wakil Kepala Polda Riau, Brigjen Andrianto Jossy Kusumo yang turut hadir dalam acara, mengisyaratkan bahwa kawasan ini akan mendapat perhatian khusus dari jajaran kepolisian. Tapi sebagaimana kata warga, perubahan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. (RK5)
