RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam bersiap menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, terutama di sektor pajak dan retribusi. Hal ini terungkap dalam Rapat Optimalisasi Pendapatan Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, Senin (7/7/2025).
Rapat strategis ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., dan dihadiri oleh Kepala BPKAD Batam Abd. Malik serta seluruh perangkat daerah penghasil. Rapat tersebut sekaligus menjadi forum finalisasi menjelang penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ke DPRD Kota Batam.
“Pertemuan ini sangat krusial karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan anggaran tahun depan. Kami targetkan APBD Perubahan 2025 disahkan 11 Juli nanti, bersamaan dengan penyerahan KUA-PPAS 2026,” ujar Jefridin.
Dalam arahannya, ia menekankan agar seluruh kegiatan yang dirancang oleh SKPD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan mendukung 15 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
Salah satu strategi konkret yang diusung adalah upaya peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) melalui program rileksasi pajak.
“Relaksasi ini kami harapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan penataan reklame agar kontribusi pajak dari sektor ini semakin optimal,” jelas Jefridin.
Pemerintah juga berencana memetakan potensi retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal. Jefridin berharap perangkat daerah penghasil lebih proaktif dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan ini bukan sekadar angka, tapi soal bagaimana kita bisa mendanai program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.
Dengan strategi ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi fiskal daerah demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (RK6)
Editor: Dana Asmara
