RiauKepri.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja pendapatan daerah dan melakukan pembenahan tata kelola keuangan. Penegasan itu disampaikan Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, Senin (7/7/2025).
Wahid menyampaikan bahwa Pemprov Riau akan lebih agresif mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui evaluasi rutin, inovasi dari seluruh organisasi perangkat daerah, serta sinergi dengan pemerintah pusat. Ia menilai penguatan PAD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Terkait sorotan fraksi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wahid menjelaskan saat ini terdapat tujuh BUMD aktif dan dua penyertaan modal di pihak ketiga. Penurunan dividen pada 2024, katanya, terjadi karena sebagian laba digunakan kembali untuk kebutuhan investasi dan penyesuaian regulasi. Meski begitu, BUMD dinilai tetap menjalankan peran penting dalam penyediaan layanan publik seperti pangan, pembiayaan, dan air bersih.
Di sisi lain, Pemprov mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 6,36 persen pada 2024, turun 0,32 poin dari tahun sebelumnya. Wahid menyebut capaian ini positif meski program pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan. Mulai 2025, pendataan warga penerima manfaat akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
Dalam hal pengelolaan aset, Pemprov Riau telah menerapkan sistem e-BMD sesuai Permendagri No. 47/2021 sebagai langkah memperkuat akuntabilitas. Sementara merespons catatan Fraksi Golkar, Demokrat, dan NasDem terkait laporan keuangan 2024, Wahid menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti pengecualian yang masih ditemukan demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wahid juga menyinggung bahwa 2024 merupakan tahun pertama penerapan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang membawa perubahan signifikan terhadap struktur pendapatan daerah, termasuk jenis pajak dan retribusi. Meski begitu, PAD Riau mampu mencapai Rp5,4 triliun atau 57,18 persen dari total pendapatan daerah, melampaui pendapatan transfer sebesar Rp4 triliun atau 42,72 persen.
Menutup penyampaiannya, Wahid mengakui masih adanya keterlambatan pembayaran belanja daerah akibat belum optimalnya realisasi PAD dan transfer pusat. Evaluasi pun telah dilakukan, dan Pemprov berjanji terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan anggaran demi optimalisasi pelayanan publik. (Galeri)
