RiauKepri.com, PEKANBARU- Di bawah bayang-bayang pohon sawit, anak-anak itu duduk bersila. Seragam merah putih mereka mulai disapa debu. Tidak ada meja, tak ada papan tulis, apalagi lonceng tanda pelajaran dimulai. Hanya terpal biru yang terikat di batang sawit, memberi sedikit naungan dari panas yang tak menawar.
Hari itu, Senin, 14 Juli 2025. Hari pertama masuk sekolah. Di banyak tempat, momen ini dirayakan dengan gegap gempita, sesi foto di depan gerbang sekolah, peluk hangat dari guru, dan teriakan kecil anak-anak mengenakan sepatu baru. Tapi di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, suasananya muram. Di kebun sawit itu, hari pertama sekolah lebih mirip evakuasi pengungsi.
Hati ibu mana yang tak remuk melihat anaknya belajar di atas tanah?
“Mereka masih kecil, udah dilawan dengan kerasnya dunia,” tulis Legimin Su, dalam unggahan videonya di Facebook. Tiga emoji menangis membuka caption, seolah mewakili perasaan banyak orangtua.
Video itu tak butuh narasi, tak butuh suara. Gambar anak-anak duduk di tanah, seorang guru berdiri di tengah, orangtua ikut mendampingi sambil sesekali menyeka air mata, sudah cukup bercerita. Beberapa anak mengipas wajahnya dengan topi sekolah. Sebagian hanya diam, memandangi tenda biru seadanya yang menggantung di antara batang sawit.
“Ini seperti zona perang,” kata Abdul Aziz, juru bicara warga Dusun Toro Jaya. “Tak ada ampun lagi. Tak ada toleransi. Tak ada solusi.”
Sekolah yang Dilarang
Anak-anak itu merupakan siswa baru Sekolah Dasar Negeri 20, dusun yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ada 58 orang anak yang semestinya duduk di kelas satu. Tapi sejak lahan sekolah mereka dinyatakan sebagai kawasan konservasi dan disita negara, pemerintah melarang sekolah menerima murid baru.
Yang kelas dua hingga enam, sebanyak 455 siswa, masih boleh melanjutkan. Tapi pintu bagi murid baru ditutup. Alternatif yang ditawarkan, pindah ke SD induk, SD Negeri 003 Desa Lubuk Kembang Bunga, yang jaraknya dua jam perjalanan.
“Gimana mungkin anak kelas satu jalan dua jam ke sekolah?” tanya Aziz. “Orangtua juga tak sanggup antar sejauh itu setiap hari.”
Maka warga mengambil jalan sendiri. Mereka mendirikan sekolah darurat di luar kawasan TNTN. Di bawah pohon sawit, mereka bentangkan terpal, dan meminta satu guru yang bersedia mengajar. Semua serba darurat, tapi semangat anak-anak tak tergoyahkan.
“Ibu-ibu banyak yang menangis. Ini bukan hari pertama sekolah yang kami bayangkan,” kata Aziz, lirih.
Negara yang Diam
Persoalan ini bukan semata soal ruang belajar. Ia bersumbu panjang pada konflik agraria yang tak kunjung reda. Sejak pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ribuan hektare lahan di sekitar TNTN disita. Salah satunya Dusun Toro Jaya. Warga diminta pindah secara mandiri. Tapi mereka menolak, karena merasa telah membeli dan mengelola lahan itu secara sah sejak lama.
Sekarang, sawit mereka tak bisa dijual. Rumah tak bisa dibangun. Sekolah dilarang beroperasi. Dan anak-anak harus menanggung akibatnya.
“Seolah-olah ini hukuman untuk orangtua yang diwariskan ke anak. Sawitnya dibilang ilegal, sekarang sekolahnya juga dianggap ilegal,” ujar Aziz.
Pemerintah belum juga memberi solusi konkret. Tak ada kebijakan darurat, tak ada fasilitas pengganti. Di hari kedua, warga akhirnya menemukan sebuah musalah kecil, yang lokasinya di luar TNTN. Untuk sementara, anak-anak akan belajar di sana. Tapi sampai kapan? Pelukan sang ibu dan air mata yang kembali jatuh menjawab itu. (RK1)
