RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Provinsi Kepulauan Riau kini resmi memiliki kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), sebuah langkah strategis dalam memperkuat peran nelayan lokal sebagai garda terdepan ketahanan pangan laut nasional.
Pelantikan ketua dan pengurus DPD HMNI Kepri periode 2024–2029 berlangsung pada Kamis (24/7/2025) di Aula Hotel Plaza Tanjungpinang, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa hadirnya HMNI bukan sekadar organisasi, melainkan simbol kebangkitan nelayan dan masyarakat pesisir dalam arus pembangunan daerah.
“Ini momentum awal bagi masyarakat pesisir Kepri untuk membangun kekuatan kolektif. Pemerintah Kota Tanjungpinang siap menjadi mitra aktif dalam setiap program pemberdayaan nelayan yang dilakukan HMNI, demi menciptakan ekonomi pesisir yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Raja Ariza.
Tak hanya menyoroti aspek ekonomi, Raja Ariza juga menekankan pentingnya keselarasan antara warisan budaya daratan dan pelestarian ekosistem laut. Menurutnya, harmoni ini merupakan bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045.
“Keberagaman budaya di Kepri adalah potensi besar yang harus diintegrasikan dalam menjaga laut dan sumber daya pesisir. Ini bukan hanya tentang nelayan, tetapi juga tentang masa depan bangsa yang bertumpu pada kekuatan darat dan laut,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP HMNI, Marselus Lopis, yang mewakili Ketua Umum HMNI, menegaskan bahwa nelayan memiliki posisi strategis sebagai penopang ketahanan pangan nasional. HMNI, kata dia, hadir untuk memperjuangkan hak-hak nelayan agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama di level pusat.
“Nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia. HMNI berkomitmen menjembatani aspirasi mereka agar terlindungi secara sosial, ekonomi, dan hukum. Ini bagian dari kontribusi kami untuk mendukung arah pembangunan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Dengan pelantikan ini, DPD HMNI Kepri diharapkan menjadi kekuatan baru dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan yang strategis ini. Keberadaan HMNI juga membuka ruang kolaborasi antara komunitas nelayan, pemerintah daerah, serta sektor swasta dalam mengembangkan potensi pesisir secara inklusif dan berkelanjutan. (RK9)
Editor: Dana Asmara
