RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Kepri resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi, Senin (4/8/2025). Kebijakan ini digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Kepri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim dan industri unggulan di kawasan barat Indonesia.
Pengesahan perda ini dilakukan melalui rapat paripurna di Balairung Raja Khalid Hitam, Kantor DPRD Kepri, Dompak, yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama unsur pimpinan DPRD.
Gubernur Ansar menegaskan perda tersebut akan memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta insentif yang bersaing bagi investor domestik maupun asing. “Kita tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi, tetapi juga mengutamakan tata kelola yang baik, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kepri akan segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan agar kebijakan ini lekas diimplementasikan. Menurut Ansar, percepatan realisasi investasi akan didukung oleh koordinasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami mengundang semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong inovasi,” ucap Ansar.
Sementara itu, Juru Bicara Panitia Khusus DPRD Kepri, Andi S Muchtar, menjelaskan seluruh fraksi telah sepakat mendukung pengesahan perda setelah pembahasan intensif sejak pertengahan Mei 2025 lalu.
“Perda ini diharapkan membuka peluang investasi berkualitas dan menjadi tonggak penting memperkuat fondasi ekonomi Kepri di masa depan,” tegasnya. (RK9)
Editor: Dana Asmara










