RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau mendorong peningkatan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, seiring masih rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan elektronik berbasis e-Monev.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KI Kepri, Arison, saat menyerahkan Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin (4/8/2025).
“Dari 23 OPD, baru satu yang masuk kategori informatif. Ini menunjukkan masih perlunya kesadaran bersama untuk mendukung keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008,” ujar Arison.
Dalam pertemuan tersebut, Arison juga melaporkan empat kasus sengketa informasi yang diterima KI Kepri sepanjang 2025, yang seluruhnya berasal dari wilayah Batam, termasuk BP Batam dan Pemko Batam. Dua di antaranya kini sudah dalam tahap adjudikasi, dan dijadwalkan akan dibacakan putusannya pekan depan.
Selain menyoroti aspek partisipasi OPD, KI Kepri juga menyampaikan permintaan dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur kelembagaan. Namun, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa anggaran Rp500 juta yang telah disetujui untuk tahun 2025 tak dapat direalisasikan karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja daerah.
Meski demikian, Gubernur Ansar memastikan pihaknya akan mengupayakan penganggaran ulang sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Pemprov mendukung penuh fungsi Komisi Informasi dalam memperkuat keterbukaan publik. Terkait anggaran, kami akan evaluasi kembali penyesuaiannya dengan APBD yang tersedia,” kata Gubernur.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi dan Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah, Suyono Sarean. (RK9)
Editor: Dana Asmara
