RiauKepri.com, PEKANBARU– Dewan Kesenian Riau (DKR) menggelar Musyawarah Seniman Daerah (Musenda) IX mulai hari ini, Jumat hingga Sabtu, 5–6 September 2025. Agenda utama dalam forum ini meliputi pembahasan program kerja ke depan, pembahasan AD/ART, serta pemilihan Ketua Umum DKR masa khikmat 2025–2030.
Ketua Panitia Musenda IX, Hendra Burhan alias Dedek menegaskan bahwa pelaksanaan Musenda ini telah direncanakan sejak awal tahun dan bukan kegiatan mendadak. “Panitia sudah dibentuk dan disahkan sejak Januari lalu. Semula Musenda direncanakan digelar 5 Juli, namun ditunda karena persoalan biaya,” ujarnya di Pekanbaru, Kamis (4/9/2025).
Hendra menjelaskan bahwa kegiatan akhirnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak swasta, yakni Riau Petroleum. Hendra membantahkan tudingan bahwa Musenda ini digelar secara tiba-tiba atau sengaja disetting untuk menguntungkan salah satu bakal calon ketua umum.
“Ini murni forum seniman. Tidak ada pengaturan-pengaturan seperti yang dituduhkan,” ucap Hendra.
Intervensi Politik Disesalkan
Menjelang pelaksanaan Musenda, muncul kabar adanya campur tangan partai politik dalam proses pemilihan ketua umum. Salah satu bakal calon disebut-sebut melibatkan partai politik untuk mempengaruhi pengurus Dewan Kesenian di tingkat kabupaten/kota.
Mantan Ketua Umum DKR, Taufik Ikram Jamil, mendengar dan menyayangkan munculnya dugaan tersebut. Menurutnya, Dewan Kesenian Riau adalah lembaga independen yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan.
“Ini bukan wilayah politik. Jika Dewan Kesenian sudah dimasuki unsur politik praktis, maka masa depannya akan suram. Padahal lembaga ini punya peran penting membantu pemerintah dalam pengembangan seni budaya,” kata Taufik.
Musenda IX ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan DKR untuk lima tahun ke depan. DKR sendiri merupakan organisasi yang menaungi para seniman lintas bidang di Provinsi Riau dan memiliki peran strategis dalam pelestarian serta pengembangan kebudayaan daerah. (RK1)
