RiauKepri.com, PEKANBARU– Begitulah Riau, tanah Melayu yang potensi alamnya luar biasa: sampai-sampai disebut di Riau itu di bawah minyak (migas), di atas minyak (sawit), dan di tengah-tengahnya ada masyarakat yang harapannya terhenyak alias terjepit.
Syahdan. Pada tahun 1901, Sultan Syarif Kasim II, penguasa Kesultanan Siak Sri Indrapura, menandatangani sebuah izin bersejarah, hak eksplorasi minyak bumi seluas 14.500 hektar di Pulau Padang (Sekarang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti), kepada perusahaan Belanda. Dari situ, jejak panjang perminyakan di Riau dimulai, sebuah berkah dari perut bumi yang mengalir deras hingga hari ini.
Namun, lebih dari seabad kemudian, masyarakat Riau masih mengajukan pertanyaan yang sama, ke mana perginya semua kekayaan itu?
Di bulan Maret 2025, Ketua Umum Permigastara, Peri Akri, memperkirakan cadangan minyak Riau tersisa sekitar 2,5–3 miliar barel dan bisa habis dalam 20 tahun. Pernyataannya dilontarkan dalam Sarasehan Nasional bertema “Menggesa Migas Riau untuk Riau Sejahtera dan Berdaya” yang diadakan di Menara Dang Merdu Pekanbaru. Peri menyoroti bahwa meskipun Riau memiliki minyak berkualitas terbaik di dunia, hasilnya belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.
“Riau itu di atas minyak, di bawah minyak, tapi rakyatnya tetap melarat,” kata pengamat hukum dan sosial, Aspandiar SH. Kritiknya tajam, namun tak berlebihan, sebab masyarakat Riau menikmati hasil minyak bumi ini hanya pada janji kelabu asap alias tak jelas.
Sementara itu, data historis menunjukkan bahwa pada 2015, Riau memiliki cadangan sebesar 5,1 miliar barel. Kini, dengan sisa cadangan yang makin menipis, tekanan terhadap Pertamina Hulu Rokan (PHR) pun menguat. Pemerintah dan publik bertanya, dengan ratusan sumur dibor, mana hasilnya?
Sebagai respons, PHR mengumumkan temuan baru, cadangan migas sebesar 724 juta barel oil equivalent (BOE) di Wilayah Kerja Rokan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan ini dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI. Tapi belum ada penjelasan teknis, apakah ini cadangan terbukti, mungkin, atau sekadar possible? Konvensional atau unconventional?
“Tanpa kejelasan klasifikasi, ini belum tentu jadi kabar gembira,” kata Prof. Dr. Eng. Muslim, seorang akademisi teknik dari Riau. Ia menyebut bahwa cadangan unconventional butuh teknologi tinggi dan biaya besar, tidak bisa langsung dieksekusi seperti ladang konvensional. Bila tidak transparan sejak awal, informasi ini bisa menciptakan harapan palsu di tengah masyarakat.
Di sisi lain, SKK Migas bersama Pemprov Riau terus mendorong percepatan eksplorasi. Targetnya ambisius, 600 sumur dibor tahun ini, dengan investasi mencapai US$1,5 miliar. Bahkan, Riau menjadi salah satu wilayah eksplorasi hulu migas terbesar di Indonesia. Tapi semua ini kembali ke pertanyaan lama, siapa yang menikmati hasilnya?
Dana Participating Interest (PI) dari Blok Rokan yang mencapai Rp3,5 triliun pun sempat tersandung kasus hukum. Bukannya menjadi modal pembangunan, dana itu justru menyulut kekecewaan. “Ini bukan soal kekayaan alamnya, tapi soal tata kelola yang lemah,” ujar Aspandiar.
Menariknya, lebih dari seratus tahun lalu, Sultan Syarif Kasim II sudah memberikan contoh berbeda. Meski kekayaannya bertambah lewat eksplorasi minyak, ia tak pernah terlena. Ia menyumbangkan 13 juta gulden kepada Republik Indonesia dan menyerahkan kedaulatan kerajaannya tanpa syarat. Ia membangun fasilitas publik, memberi beasiswa, dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah limpahan harta.
Kini, warisan minyak Riau belum tentu meninggalkan jejak seindah itu. Jika tata kelola tidak berubah, maka setiap penemuan cadangan baru hanyalah pengingat bahwa tanah ini pernah kaya tapi rakyatnya hanya bisa “mengangak” dan jadi penonton. (RK1)
