Menu

Mode Gelap
Kemunculan Harimau Sumatra di Sungai Api Panjang Bintan Raih Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI, Bukti Keberhasilan Pengendalian Penyakit Upaya Peningkatan Deviden dan PAD tak Pernah Berhenti, Direktur SPR Haris Kampay Teken MoU di Bidang Kelistrikan dengan PT AJA Di Antara Nisan Para Tokoh, LAMR Bengkalis Meneguhkan Janji Tak Melupakan Sejarah Negeri Kolaborasi LAMR-FH UIR Perkuat Kajian Hukum Adat Melayu Jelang Panen Kepayang, Camat Jemaja Timur Satukan Persepsi Demi Ciptakan Panen Aman dan Kondusif

Pekanbaru

Jalan Milik Rakyat, Bencana dari Perusahaan, Pemprov Riau Desak Kolaborasi

badge-check

Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Siak, Afni Zulkifli memberi keterangan kepada wartawan mengenai kerusakan jalan di kawasan Minas-Perawang. F: Ist Perbesar

Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Siak, Afni Zulkifli memberi keterangan kepada wartawan mengenai kerusakan jalan di kawasan Minas-Perawang. F: Ist

RiauKepri.com, PEKANBARU– Kerusakan parah jalan di kawasan Minas–Perawang, Kabupaten Siak, tak hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga telah menelan korban jiwa. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Riau menggandeng perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah itu untuk bersama memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi jalur vital masyarakat.

Langkah ini dinilai strategis, sekaligus bentuk kehadiran negara merespons keluhan warga. “Jalan itu milik rakyat, tapi yang paling sering lewat justru kendaraan perusahaan. Kalau rusak, yang celaka warga,” kata Bupati Siak, Afni Zulkifli. Ia menegaskan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan operasionalnya bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi soal keselamatan manusia.

Gubernur Riau Abdul Wahid pun bertindak cepat. Dalam pertemuan dengan perusahaan seperti PHR, Sinarmas Group, dan PTPN, ia menyepakati pola kolaborasi perbaikan jalan secara bergilir. “Satu kilometer PHR, satu kilometer Arara Abadi, dan seterusnya. Supaya masyarakat bisa rasakan jalan bagus tanpa nunggu APBD,” ujarnya.

Tak hanya soal perbaikan jalan, Gubri juga menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi kendaraan, termasuk mutasi kendaraan operasional ke Riau. Hal ini agar pajak yang dibayarkan benar-benar kembali ke daerah untuk pembangunan. “Kami bukan anti investasi. Tapi jangan jadikan Riau hanya ladang produksi tanpa kontribusi,” tegasnya.

Kebijakan ini diambil karena APBD Riau tak lagi sanggup menanggung biaya pemeliharaan seluruh jalan provinsi. “Kita sekarang kebingungan cari anggaran. Maka kita ajak perusahaan gotong royong. Kalau tidak, saya kasih batas waktu sampai Desember,” ujar Wahid. (RK1)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Upaya Peningkatan Deviden dan PAD tak Pernah Berhenti, Direktur SPR Haris Kampay Teken MoU di Bidang Kelistrikan dengan PT AJA

28 Juli 2026 - 14:18 WIB

Kolaborasi LAMR-FH UIR Perkuat Kajian Hukum Adat Melayu

28 Juli 2026 - 11:33 WIB

LAMR: Ketahanan Energi Harus Berbasis Kebudayaan

27 Juli 2026 - 16:52 WIB

‎Mahasiswa Sastra Indonesia UNILAK Juara 1 Lomba Melukis PEKSIMIDA Riau

27 Juli 2026 - 15:30 WIB

Kunjungan Kerja Seskoau ke LAMR Bahas Ketahanan Energi Nasional Berbasis Nilai-Nilai Kejuangan

27 Juli 2026 - 10:20 WIB

Trending di Pekanbaru