RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini tidak hanya sebatas koordinasi antarinstansi, tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut.
Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Elfiani Sandri, saat membuka Rapat Koordinasi di Gedung Dekranasda Provinsi Kepri, Kawasan Gurindam 12, Senin (29/9/2025).
Menurut Sandri, Sensus Ekonomi menjadi momen penting bagi Tanjungpinang untuk menampilkan potret nyata perekonomian daerah. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, termasuk kebijakan yang menyasar UMKM dan sektor produktif masyarakat.
“Informasi yang akurat dari sensus nanti akan membantu pemerintah dalam merancang program yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam bentuk bantuan untuk UMKM agar bisa berkembang dan bersaing,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara jujur kepada petugas BPS. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang dibuat bisa meleset dari kebutuhan sebenarnya,” tambah Sandri.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Tanjungpinang. Ia menilai sinergi ini penting, terlebih ekonomi Tanjungpinang telah menunjukkan pemulihan positif pascapandemi.
“Ekonomi Tanjungpinang yang sempat minus 3,45 persen pada 2020 kini sudah bangkit ke level positif 3,78 persen. Ini menunjukkan daya tahan ekonomi lokal yang kuat,” ujarnya.
Margaretha juga menyoroti potensi unik yang dimiliki Tanjungpinang, yaitu budaya masyarakat yang gemar berkumpul di kedai kopi, aktivitas UMKM, sektor perikanan, serta peran ASN sebagai penggerak daya beli. Menurutnya, semua potensi tersebut perlu tercermin dalam data sensus agar bisa menjadi dasar strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Dengan data yang akurat, pemerintah akan punya peta jalan yang jelas dalam memperkuat ekonomi lokal. Karena itu, UMKM, pelaku IKM, hingga asosiasi kedai kopi perlu terlibat aktif dalam sensus ini,” tegasnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri perwakilan perangkat daerah, pelaku UMKM, IPEMI, HIPMI, hingga asosiasi kedai kopi. Kehadiran mereka menandai semangat kolaborasi lintas sektor untuk menyambut Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah penting menuju Tanjungpinang yang lebih tangguh secara ekonomi. (RK9)
