RiauKepri.com, JAKARTA – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana transfer ke daerah, termasuk ke Provinsi Kepri, yang dinilainya tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan.
Dalam audiensi seluruh gubernur bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025), Ansar menyampaikan kekhawatiran mendalam atas berkurangnya dana transfer pusat untuk Kepri pada tahun anggaran 2026.
Ansar mengungkapkan, alokasi dana transfer untuk Kepri tahun 2026 hanya sebesar Rp1,467 triliun. Jumlah itu turun drastis sebesar Rp534 miliar dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp2,001 triliun.
“Penurunan ini memberikan dampak yang sangat berat bagi postur APBD Kepri. Banyak program pembangunan yang harus direvisi, bahkan sebagian mungkin tertunda,” ujar Ansar di hadapan Menkeu.
Dengan berkurangnya transfer pusat, Pemerintah Provinsi Kepri harus menyesuaikan rancangan APBD 2026 dari semula Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun. Penyesuaian ini menurut Ansar bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Rata-rata daerah harus memangkas program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Bagi kami di Kepri, situasinya lebih menantang karena karakter wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya logistik lebih tinggi,” jelasnya.
Gubernur Ansar meminta agar pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan transfer ke daerah tidak hanya menggunakan pendekatan angka fiskal semata, melainkan juga mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah.
“Daerah kepulauan seperti Kepri tidak bisa disamakan dengan daerah di daratan luas. Biaya distribusi pembangunan, pelayanan publik, hingga pengawasan wilayah perbatasan memerlukan dukungan anggaran lebih besar,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kepri Tahun 2026 di DPRD Kepri, Senin (6/10/2025), Ansar juga telah menyinggung penurunan transfer pusat ini. Ia meminta agar pembahasan KUA-PPAS difokuskan pada penyesuaian pendapatan dan belanja agar program prioritas tetap dapat berjalan efektif.
Ia menekankan bahwa dana transfer yang diterima harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, Ansar menegaskan arah pembangunan Kepri 2026 tetap fokus pada tiga akselerasi utama: penguatan ekonomi maritim, pemerataan infrastruktur antarwilayah, dan reformasi birokrasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Untuk menutup defisit akibat pemangkasan dana pusat, Pemerintah Provinsi Kepri akan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta memastikan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan.
“Prinsipnya, kami tidak akan berhenti berupaya. Tapi pemerintah pusat juga perlu hadir dengan kebijakan fiskal yang adil bagi daerah kepulauan. Keadilan fiskal adalah kunci pemerataan pembangunan nasional,” pungkas Gubernur Ansar Ahmad. (Adv)
