RiauKepri.com, BATAM – Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, menegaskan pentingnya membangun sistem respons cepat nasional terhadap ancaman pencemaran laut saat membuka Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam, Senin (17/11/2025).
Kegiatan yang diikuti puluhan instansi lintas sektor itu menjadi momentum konsolidasi kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi tumpahan minyak yang semakin tinggi di wilayah maritim Indonesia. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kepri.
Suntana menekankan bahwa Indonesia menghadapi risiko besar akibat intensitas lalu lintas kapal di perairan strategis, terutama di kawasan Batam yang berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Karena itu, ketepatan koordinasi dan kecepatan respons menjadi faktor utama yang harus dimiliki setiap pemangku kepentingan maritim.
“Penanganan pencemaran laut tidak bisa bergantung pada satu lembaga. Semua instansi harus siap, kompak, dan memahami perannya masing-masing untuk memberi respons paling cepat ketika insiden terjadi,” ujar Suntana.
Ia menegaskan bahwa Marpolex bukan sekadar latihan administratif, tetapi platform untuk menguji kesiapan nyata di lapangan—mulai dari alur komando, integrasi data, hingga efektivitas operasi darurat. Menurutnya, hanya dengan pemahaman bersama dan latihan terpadu, ancaman pencemaran dapat ditekan sebelum berdampak luas pada ekosistem maupun aktivitas pelayaran.
Latihan ini melibatkan berbagai unsur strategis, di antaranya Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, KSOP Khusus Batam, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Deputi 5 BP Batam, Pemko Batam, serta peserta dari sejumlah instansi pendukung lainnya.
Suntana menyebut Batam dipilih menjadi tuan rumah karena posisinya yang vital dalam peta perdagangan global serta kedekatannya dengan negara tetangga, sehingga menjadi titik simulasi paling ideal untuk pemantapan skenario darurat maritim.
Adapun sasaran latihan mencakup empat prioritas:
-
Mengukur kecepatan koordinasi dan komando antarinstansi saat insiden tumpahan minyak terjadi.
-
Mengidentifikasi hambatan operasional sebelum memasuki simulasi lapangan.
-
Menyelaraskan data spasial, prosedur, dan standar operasional sesuai regulasi yang berlaku.
-
Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, serta pelaku usaha sektor maritim.
Pemerintah Provinsi Kepri, kata Wagub Nyanyang, akan terus memperkuat komitmen perlindungan lingkungan laut dan meningkatkan kapasitas daerah dalam penanganan keadaan darurat.
“Keberhasilan mitigasi bukan hanya soal alat atau teknologi, tetapi kemampuan mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Dengan dilaksanakannya Marpolex 2025 di Batam, pemerintah berharap Indonesia semakin siap menghadapi ancaman pencemaran laut yang dapat muncul kapan saja, terutama di wilayah perairan strategis dan rawan risiko tinggi. (RK9)
