RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini menjadi motor baru penguatan ekonomi kerakyatan di Kepulauan Riau (Kepri). Sejak diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025 lalu, dan diperkuat dengan Instruksi Presiden untuk percepatan pembentukannya, Kepri mencatat progres signifikan dengan berdirinya 407 KDKMP di tujuh kabupaten/kota.
Kehadiran ratusan koperasi ini menandai era baru pembangunan ekonomi berbasis digital dan gotong royong di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Koperasi dan UKM terus memacu percepatan pendirian sekaligus penguatan kapasitas setiap KDKMP yang terbentuk.
Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan, Derna Yanti, mengatakan pihaknya menjalankan strategi multipendekatan untuk memastikan koperasi mampu beroperasi secara mandiri, modern, dan sesuai kaidah hukum. Mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga digitalisasi layanan menjadi fokus utama yang terus digenjot.
Ia menjelaskan bahwa setiap koperasi harus melalui proses yang ketat sebelum dinyatakan aktif, termasuk musyawarah desa/kelurahan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan AD/ART, pembuatan akta notaris, hingga legalitas formal. Langkah-langkah tersebut memastikan koperasi lahir dengan landasan yang kokoh.
“Seluruh tahapan ini kami kawal agar koperasi tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar siap berjalan dan memberi manfaat. Digitalisasi juga kami dorong agar transparansi dan efektivitas meningkat,” ujarnya.
Menurut Derna, kehadiran KDKMP merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat desa untuk memiliki instrumen ekonomi yang inklusif dan mengedepankan nilai kekeluargaan. Model koperasi, katanya, menjadi ruang riil bagi warga untuk saling menopang dalam meningkatkan pendapatan dan peluang usaha.
“Ini bukan hanya program, tetapi sebuah inisiatif untuk memperkuat ekonomi desa melalui kolaborasi. Semangat gotong royong menjadi kunci agar koperasi tetap hidup dan berkembang,” tegasnya.
Dari total 407 koperasi yang telah terbentuk, belasan di antaranya sudah aktif menjalankan kegiatan usaha. Di Kota Batam, tiga KDKMP di Patam Lestari, Pulau Buluh, dan Sagulung menjadi yang paling progresif.
Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Bintan, dengan tiga KDKMP di Kuala Sempang, Pengundang, dan Malang Rapat yang mulai menggeliat. Beberapa kabupaten/kota lainnya pun telah memiliki setidaknya satu unit koperasi aktif.
Derna berharap koperasi yang sudah berjalan ini menjadi percontohan bagi desa dan kelurahan lain, sekaligus menjadi pemantik agar unit-unit koperasi serupa tumbuh lebih banyak dan lebih berkualitas.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempercepat digitalisasi koperasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Ia menilai KDKMP sebagai wadah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pemprov Kepri akan terus mendukung agar koperasi ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar berdaya dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujar Ansar.
Menurutnya, digitalisasi akan menjadi kunci agar koperasi desa/kelurahan mampu bersaing dan adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel.
Dengan penguatan regulasi, pendampingan intensif, dan kolaborasi lintas sektor, KDKMP di Kepri diharapkan tumbuh sebagai fondasi baru ekonomi kerakyatan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
