RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) melalui peringatan World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2025 yang digelar Balai POM di Batam di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/11). Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad hadir langsung membuka kegiatan tersebut.
WAAW merupakan kampanye global tahunan yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan antibiotik yang tidak bijak. AMR kini menjadi ancaman kesehatan global yang menyebabkan lebih dari satu juta kematian setiap tahun.
Peringatan WAAW yang berlangsung pada 18–24 November itu mengajak seluruh negara dan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam penggunaan antibiotik secara tepat guna mencegah krisis kesehatan pada masa depan. WHO menegaskan bahwa resistensi antimikroba dapat mengancam efektivitas layanan kesehatan modern apabila tidak dikendalikan secara serius.
Kepala Balai POM di Batam, Ully Mandasari, menyebut pelaksanaan WAAW 2025 di Kepulauan Riau menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Besarnya antusiasme peserta, menurutnya, menunjukkan kepedulian yang meningkat terhadap ancaman AMR.
Ully menjelaskan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Kepri tentang pengendalian penggunaan antibiotik sekaligus memperkuat pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, pangan, dan lingkungan. Sinergi lintas sektor disebut sebagai kunci agar upaya pengendalian AMR bisa berjalan efektif.
Menurut Ully, total peserta yang terlibat mencapai sekitar 1.300 orang, terdiri dari 422 peserta luring dan 827 peserta daring dari 20 provinsi. Besarnya partisipasi tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu pelaksana WAAW terbesar di tingkat nasional.
Selain seminar dan pemaparan materi, acara juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama pencegahan resistensi antimikroba. Berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra strategis termasuk GP Farmasi turut mengambil bagian dalam komitmen tersebut.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif BPOM RI, William Adi Teja, mengingatkan bahwa resistensi antimikroba merupakan “musuh tak kasat mata” yang sangat mematikan. Ia menyebut lebih dari 1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat infeksi yang tidak lagi bisa diobati akibat resistensi tersebut.
Jika tidak ada langkah nyata, katanya, angka kematian itu berpotensi meningkat hingga 10 juta jiwa per tahun pada 2050. William pun mengapresiasi Pemprov Kepri, terutama Gubernur Ansar Ahmad, atas terbitnya surat edaran terkait pengendalian penggunaan antibiotik sebagai wujud komitmen serius daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada BPOM yang terus menjadi mitra strategis Pemprov Kepri dalam pengawasan obat dan makanan. Ia menekankan pentingnya memastikan antibiotik digunakan secara bertanggung jawab untuk mencegah munculnya superbug yang berbahaya.
Ansar juga menyoroti posisi strategis Kepri sebagai jalur perdagangan internasional yang rentan dimasuki produk impor ilegal, termasuk obat-obatan tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa upaya pengawasan perlu diperkuat secara bersama-sama.
Gubernur Ansar menyebut BPOM Kepri telah berkontribusi besar dalam mendorong produk UMKM lokal untuk masuk pasar yang lebih luas melalui program sterilisasi bakteri. Menurutnya, pengawasan terhadap obat ilegal dan penggunaan antibiotik yang tepat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan dan daya saing produk daerah.
“Menuju Indonesia Emas 2045, semua hambatan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat harus kita atasi secara gotong royong. Penyalahgunaan antibiotik dan peredaran obat ilegal adalah masalah bersama yang harus ditangani bersama,” tutup Gubernur Ansar. (RK9/*)
