RiauKepri.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempercepat penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja rentan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini dipertegas melalui sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang kembali dibahas dalam audiensi di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (26/11/2025).
Hingga tahun 2025, Pemko Batam telah menjamin perlindungan bagi 11.501 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini akan meningkat signifikan seiring rencana penambahan 12.847 peserta baru yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa perluasan kepesertaan jaminan sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan pekerja berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari risiko kerja. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bagian penting dari prioritas Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
“Kami menyambut baik sinergi yang terus terbangun dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan bagi pekerja rentan adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam meminimalkan risiko sosial dan ekonomi,” ujar Firmansyah.
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Kota Batam, Muhammad Zuhri Bahri, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam, Suci Rahmad, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, Budi Pramono. Pertemuan membahas strategi optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan agar cakupan peserta di Batam terus meningkat.
Firmansyah juga memberikan apresiasi atas dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam percepatan perluasan kepesertaan. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjaga konsistensi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Batam, terutama kelompok berisiko tinggi.
Hingga akhir 2025, total peserta dari kategori pekerja rentan diproyeksikan mencapai lebih dari 24 ribu orang. Pemerintah menilai peningkatan ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Batam sebagai kota yang inklusif dan berdaya saing. (RK6/*)
