RiauKepri.com, TANJUNGPINANG — Pernyataan Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengenai penanganan bencana di Sumatera menuai kritik dari tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau. Endipat sebelumnya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turun tangan terkait maraknya penggalangan dana publik, disertai komentar yang dinilai menyindir dan menimbulkan ketersinggungan.
Maskur Tilawahyu, Bidang Hukum LAM Kepri, menegaskan bahwa pernyataan Endipat dalam video yang viral tersebut tidak mencerminkan adab dan adat masyarakat Melayu. Ia menilai gaya bicara Endipat yang menyindir pihak tertentu dengan sebutan “sok paling-paling” telah mencoreng nama baik Kepri.
“Beliau (Endipat) merusak nama baik Kepri. Sikapnya tersebut tidak mencerminkan adab dan adat orang Melayu Kepri,” ujarnya kepada wartawan.
Maskur mengatakan masyarakat Kepri selama ini menjunjung tinggi nilai sopan santun dalam kehidupan sosial. Bahkan, kata dia, masyarakat memberikan hak pilih kepada Endipat pada pemilu lalu meski tidak banyak mengenalnya secara personal.
“Ini dia pula yang menjelekkan nama baik Kepri,” tambahnya.
Maskur juga menyinggung konteks bencana di Aceh dan Sumatra yang mengingatkannya pada tsunami Aceh. Ia mengatakan masyarakat Kepri memiliki tradisi solidaritas tinggi, termasuk ketika membentuk Aksi Masyarakat Kepri Peduli Aceh pada 2004. Menurutnya, relawan dari Kepri tidak hanya menggalang bantuan, tetapi juga turun langsung ke lokasi bencana.
“Gerakan solidaritas yang beradab itu sudah dibangun sejak lama. Kita, masyarakat Kepri, tidak akan tinggal diam jika saudara-saudara kita tertimpa musibah,” tegasnya.
Sebelumnya, Endipat menyoroti aksi penggalangan dana yang sempat viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar. Meski tidak menyebut nama, publik menilai pernyataan itu diarahkan kepada konten kreator Ferry Irwandi, yang mengumpulkan dana publik dalam waktu 24 jam untuk korban bencana.
Dalam pernyataannya, Endipat menilai donasi sebesar Rp 10 miliar tidak sebanding dengan anggaran negara yang sudah digelontorkan untuk penanganan bencana.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian,” ujarnya. (RK9/*)
