RiauKepri.com, PEKANBARU– Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menyoroti keras dampak penetapan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dinilainya telah menghambat ruang edukasi dan inovasi di daerah. Bahkan, kegiatan sederhana seperti penanaman pohon oleh anak-anak sekolah pun dilarang karena dianggap berada di area konsesi perusahaan.
Hal itu disampaikan Afni saat dalam diskusi panel detikcom Regional Summit Riau bertajuk “Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2026” di Pekanbaru, Jumat (19/12/2025).
Bupati perempuan pertama di Siak itu mengungkapkan, status kawasan hutan produksi yang didominasi izin HTI membuat pemerintah daerah kesulitan menjalankan program edukasi lingkungan. Ia menilai, kebijakan pengelolaan lahan yang terlalu kaku justru bertolak belakang dengan upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi muda.
“Perjuangan kami untuk berinovasi sangat sulit karena status lahan. Bahkan, anak sekolah yang ingin menanam pohon di kawasan hutan produksi dilarang oleh perusahaan karena dianggap area HTI,” kata Afni.
Menurut mantan wartawan itu, kondisi tersebut mencerminkan bahwa Provinsi Riau hingga kini masih diposisikan sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan program pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat.
Afni menyebutkan, dari 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Siak, sebanyak 80 di antaranya masih berstatus berada dalam kawasan hutan. Hal ini membuat banyak program daerah, termasuk kegiatan berbasis lingkungan dan pendidikan, harus berhadapan dengan persoalan perizinan lahan.
Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali penetapan dan nomenklatur kawasan hutan produksi agar tidak seluruhnya dimaknai sebagai wilayah industri semata.
“Kami ingin anak-anak kami belajar mencintai alamnya sendiri. Tapi faktanya, menanam pohon saja tidak punya ruang,” tegasnya.
Selain isu HTI, Afni juga menyinggung minimnya kontribusi perusahaan besar, khususnya sektor minyak dan gas, terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Meski aktivitas industri berlangsung di sekitar wilayah Siak, dampak positifnya dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Forum diskusi tersebut didukung Pemerintah Provinsi Riau dan PT Riau Petroleum, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi nasional dan daerah. Acara ini turut dihadiri kepala daerah, tokoh masyarakat, serta pimpinan media se-Provinsi Riau. (RK1/*)
