RiauKepri.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Kali ini, Pemprov Kepri meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Kepri dalam membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin proaktif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Lebih dari sekadar penghargaan, capaian ini mencerminkan upaya Pemprov Kepri menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen penting dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau membutuhkan tata kelola anggaran dan pengadaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, penguatan sistem pengadaan menjadi bagian strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan. Belanja pemerintah tidak hanya dituntut sesuai ketentuan, tetapi juga harus menghasilkan barang, jasa, dan pembangunan yang berkualitas.
Semangat tersebut sejalan dengan tema Rapat Koordinasi UKPBJ Tahun 2026, yakni “Pengadaan Tanpa Batas”. Tema ini menggambarkan perubahan paradigma pengadaan pemerintah yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovasi, kolaborasi, serta kebutuhan pembangunan.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa tantangan pengadaan pemerintah saat ini bukan sebatas memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi. Lebih jauh, pemerintah dituntut mampu menghasilkan belanja berkualitas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Transformasi pengadaan, menurutnya, perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam konteks tersebut, Pemprov Kepri terus mendorong pengadaan barang dan jasa agar tidak berhenti pada aspek administratif. Pengadaan diarahkan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang mampu menghasilkan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu strategi yang dapat memberikan dampak terhadap efisiensi belanja adalah konsolidasi paket pengadaan. Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan pemerintah dapat direncanakan secara lebih terintegrasi sehingga berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja.
Kepri juga mendapat apresiasi sebagai salah satu dari lima pemerintah provinsi yang dinilai berkontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayahnya agar mampu mencapai tingkat kematangan Proaktif.
Peran pembinaan tersebut menjadi penting karena Kepulauan Riau memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Natuna dan Kepulauan Anambas berada di kawasan perbatasan, sementara Batam, Bintan, dan Tanjungpinang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, keberhasilan pengadaan di tingkat provinsi diharapkan dapat menjadi penggerak peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di seluruh kabupaten dan kota. Pemprov Kepri berupaya membangun ekosistem pengadaan yang saling mendukung dan berbagi praktik baik.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Nyanyang berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi pemerintah provinsi, tetapi dapat memberikan energi positif bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri. Ia mendorong agar semangat peningkatan tata kelola pengadaan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh daerah.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat peran UKPBJ agar tidak hanya menjadi pelaksana tahapan pengadaan. UKPBJ diharapkan berkembang sebagai mitra strategis pimpinan sejak proses perencanaan, sehingga setiap kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Bagi Pemprov Kepri, penghargaan LKPP menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan. Dengan pengadaan yang semakin profesional dan berbasis kebutuhan, setiap rupiah anggaran daerah diharapkan mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan Kepulauan Riau yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. (Adv)
