RiauKepri.com, JAKARTA – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap persiapan teknis di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, rencana pelantikan pada 9 Desember 2026 justru menuai peringatan dari sejumlah pakar hukum tata negara.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan, jadwal pemilihan dan pelantikan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak memperhitungkan ketentuan tenggat pengajuan calon.
Peringatan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Keduanya menyoroti ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang mengatur bahwa nama calon harus diterima paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.
Persoalannya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026), sementara sidang pemilihan dan pelantikan telah dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Mahfud mengingatkan, perhitungan 14 hari kerja tidak bisa disamakan dengan 14 hari kalender. Karena itu, ia menyarankan MPR menyesuaikan kembali jadwal sidang agar tidak menimbulkan persoalan keabsahan hukum maupun polemik politik baru.
Salah satu opsi yang disampaikan adalah menggeser jadwal sidang menjadi 10 Desember atau setelahnya, dengan tetap memperhatikan batas waktu maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Di tengah perdebatan tersebut, Tim Verifikasi MPR RI mulai membahas mekanisme pemeriksaan administratif dan faktual terhadap persyaratan calon Wakil Presiden, Jumat (20/11/2026).
Anggota Tim Verifikasi, Hinca Panjaitan, menyebutkan proses pemeriksaan direncanakan berlangsung selama tujuh hari setelah dokumen kandidat diterima. Jika ditemukan kekurangan persyaratan, kandidat kemungkinan diberikan tambahan waktu sekitar empat hari untuk melengkapi berkas.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto dan Ketua Pelaksana Harian Benny K. Harman mengungkapkan Presiden Prabowo dijadwalkan datang langsung ke Gedung Parlemen pada 25 November untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran.
Hingga Jumat sore, belum ada kepastian mengenai dua nama yang akan diajukan. Sejumlah tokoh Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, masih menjadi nama yang diperbincangkan dalam bursa calon Wakil Presiden.
Dengan demikian, selain menunggu keputusan Presiden, MPR kini menghadapi pekerjaan penting memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. (RK1/net)












