RiauKepri.com, SIAK- Di balik angka Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang meningkat, ada pekerjaan panjang yang melibatkan banyak orang. Mulai dari perangkat daerah hingga Badan Pusat Statistik (BPS), mereka bekerja memastikan data yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di Kabupaten Siak tidak sekadar tersimpan dalam laporan, tetapi benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat.
Kerja bersama itu membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Siak berhasil mempertahankan predikat Baik dalam evaluasi IPS 2026, sekaligus meningkatkan nilai dari 2,61 pada 2024 menjadi 2,68 pada 2026.
Hasil tersebut diumumkan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan BPS Provinsi Riau di Aula Gaharu BPS Provinsi Riau, Kamis (19/11/2026). Evaluasi itu diikuti 12 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Bagi Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si, peningkatan tersebut bukan semata-mata soal angka atau predikat. Lebih dari itu, kualitas data menentukan apakah sebuah program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat atau justru meleset dari sasaran.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk terus meningkatkan kualitas data. Dengan data yang baik, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara lebih tepat sasaran,” kata Afni, Sabtu (21/11/2026).
Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan agar pembangunan daerah tidak hanya terlihat dalam laporan dan angka-angka administratif. Data yang akurat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan terdata, pelayanan publik menjangkau sasaran, serta anggaran pemerintah digunakan berdasarkan kebutuhan nyata.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Rozi Chandra mengatakan, peningkatan nilai IPS merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dengan dukungan BPS Kabupaten Siak.
Menurutnya, komitmen pimpinan daerah dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola statistik sektoral.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Kolaborasi dengan BPS Kabupaten Siak akan terus kami perkuat agar kualitas penyelenggaraan statistik sektoral semakin baik dan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Siak semakin optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Siak Nugroho Imam Darodjat memastikan pendampingan dan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) akan terus dilakukan.
Bahkan, pada 2027 mendatang, BPS Kabupaten Siak merencanakan pembinaan terhadap dua OPD sebagai persiapan menghadapi evaluasi EPSS 2028.
“Insyaallah, pada 2027 kami akan melakukan pembinaan terhadap dua organisasi perangkat daerah sebagai persiapan menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2028,” kata Nugroho.
Pembinaan tersebut diharapkan memperkuat tata kelola statistik sektoral sekaligus mendorong peningkatan nilai IPS pada evaluasi berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan statistik bukan hanya diukur dari kenaikan nilai indeks atau predikat yang dipertahankan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana data mampu membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas, dan menghadirkan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebab, di balik setiap angka pembangunan, ada kehidupan masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. (RK1)











