RiauKepri.com. PEKANBARU – Pengusutan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal memasuki babak baru. Di tengah penundaan agenda ekspose perkara oleh Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung, terungkap dua nama perwira Polri yang kediamannya digeledah penyidik, yakni Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Imanudin.
Penggeledahan tersebut diduga menjadi salah satu alasan penundaan ekspose perkara yang semula dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026). Penyidik masih membutuhkan tambahan alat bukti sebelum memaparkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kediaman yang berkaitan dengan kedua perwira tersebut di wilayah Bogor dan Tangerang.
Dalam penggeledahan itu, penyidik mencari dan mengamankan sejumlah dokumen serta bukti fisik yang dinilai berkaitan dengan konstruksi perkara dugaan makar.
Ekspose perkara pun dijadwalkan kembali setelah penyidik merampungkan pengumpulan alat bukti tambahan. Bareskrim disebut menargetkan pemaparan perkara kepada JPU dapat dilakukan pekan depan.
Di sisi lain, penundaan ekspose justru memunculkan pertanyaan baru mengenai kemungkinan adanya aktor lain dalam perkara penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Sorotan publik kini tertuju pada rantai komando aktivitas penyadapan, mulai dari operator, pengawas lapangan atau surveyor, penerima laporan, hingga pihak yang menjadi penerima akhir atau end user.
Nama Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pusat perhatian dalam perdebatan tersebut. Namun, muncul pertanyaan apakah mantan Kapolri itu merupakan satu-satunya penerima akhir hasil penyadapan atau masih ada pihak lain di atasnya.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut, sejauh ini penyidik baru menempatkan Listyo Sigit sebagai end user berdasarkan kewenangan besar yang dimilikinya ketika menjabat.
Perdebatan tersebut sekaligus membuka ruang pertanyaan mengenai sejauh mana penyidik menelusuri struktur komando dan pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun menikmati hasil penyadapan.
Sementara itu, pengusutan dugaan makar juga menghadapi tantangan pembuktian unsur pidana. Penyidik harus menguraikan hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.
Hingga perkembangan terakhir, perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 59 saksi telah diperiksa, tetapi belum ada tersangka baru yang ditetapkan khusus untuk perkara tersebut.
Adapun dalam perkara pokok penyadapan, empat nama telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, masih ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi masih menjalani pemulihan kesehatan di luar tahanan.
Penundaan ekspose dan penggeledahan terbaru kini menjadi bagian penting dari perkembangan perkara yang terus menyita perhatian publik. Terutama mengenai siapa saja yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut dan apakah penyidikan akan mengungkap pihak lain di balik rantai komando. (RK1/net)











