RiauKepri.com, BATAM – Temu Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sumatera yang akan digelar pada 20–21 September 2025 di Swissbel Hotel Harbour Bay, Batam, yang dihadiri oleh pengurus Majelis Daerah (MD) KAHMI dari 10 provinsi di Sumatera juga akan menjadi ajang konsolidasi sekaligus forum strategis membahas berbagai isu aktual, baik di tingkat regional maupun nasional.
Salah satu agenda utama dari pertemuan ini adalah perumusan “Piagam Batam”, sebuah dokumen resolusi yang menjadi kontribusi strategis KAHMI regional Sumatera terhadap pembangunan bangsa. Piagam Batam berisi berbagai rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan rencana aksi bagaimana Kahmi melakukan hal-hal kongkrit dalam pembangunan bangsa.
Pengurus Majelis Nasional KAHMI, Nutren Juher, menjelaskan bahwa Piagam Batam adalah bentuk sikap resmi KAHMI dalam menyikapi berbagai isu kebangsaan, mulai dari persoalan pembangunan daerah hingga dinamika politik nasional.
“Temu regional ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, konsolidasi pengurus KAHMI di wilayah Sumatera. Kedua, kami ingin memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa, dengan memotret karakteristik dan persoalan masing-masing daerah. Ketiga, membahas isu-isu strategis nasional seperti mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah yang sangat krusial, serta wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” ungkap Nutren Juher.
Piagam Batam ini nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Koordinator Presidium Nasional KAHMI, Rifqinizami Karsayuda, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Selanjutnya, Piagam tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Rencananya, Piagam Batam juga akan dibacakan langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga hadir memberikan orasi kebangsaan.
Dalam temu regional ini, KAHMI juga mengangkat isu penting lainnya seperti makan bergizi gratis (MBG), yang selama ini diterapkan di berbagai daerah. Menurut Nutren, KAHMI mendukung penuh program MBG, namun perlu dilakukan evaluasi obyektif menyeluruh agar implementasinya di masa depan bisa lebih efektif. “MBG ini juga akan menjadi topik bahasan,” tegasnya.
Sementara itu, pengurus KAHMI lainnya, Azwar Muhammad, menambahkan bahwa Piagam Batam tidak hanya berhenti sebagai dokumen naratif semata, tetapi akan dilengkapi dengan rencana aksi konkret di tiap daerah. “KAHMI ingin lebih dari sekadar menyusun rekomendasi. Kami ingin memastikan setiap butir yang dirumuskan dalam Piagam Batam benar-benar diimplementasikan oleh daerah-daerah. Ini adalah bentuk kontribusi nyata kami terhadap bangsa,” ujarnya.
Dengan kehadiran para pemimpin KAHMI dari seluruh wilayah Sumatera, Temu Regional ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran KAHMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional. (RK6/*)
