RiauKepri.com, BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melalui Komisi II menggelar rapat maraton bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja pendapatan dan belanja daerah hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Rapat ini menjadi bagian penting dari upaya DPRD memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta ketepatan arah kebijakan fiskal daerah menjelang akhir tahun.
Rangkaian rapat yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Kegiatan dilakukan secara bergiliran dengan menghadirkan sejumlah OPD penghasil dan pengelola anggaran strategis.
Pada sesi pagi, rapat diawali dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang memaparkan capaian program peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penyerapan anggaran bidang pelatihan. Dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) serta perwakilan Puskesmas se-Kota Batam yang melaporkan perkembangan layanan kesehatan masyarakat, termasuk realisasi program preventif dan kuratif selama sembilan bulan terakhir.
Memasuki siang hari, giliran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Batam memaparkan capaian serapan anggaran di berbagai bidang administrasi dan pelayanan publik. Sesi berikutnya diisi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) yang membahas progres pembangunan infrastruktur, terutama terkait proyek peningkatan fasilitas umum dan penataan kawasan.
Rangkaian evaluasi hari itu ditutup dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen RSUD Kota Batam, membahas tantangan operasional dan kebutuhan pembiayaan rumah sakit daerah yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya volume layanan.
Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, menegaskan bahwa rapat maraton ini bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah konkret untuk menilai sejauh mana efektivitas belanja publik serta kontribusi pendapatan dari setiap OPD.
“Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan masyarakat dan pencapaian target pendapatan. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah program yang dijalankan sudah sesuai arah prioritas pembangunan,” jelas Yunus.
Selain menyoroti capaian kinerja, Komisi II juga menelaah hambatan di lapangan, termasuk keterlambatan administrasi dan faktor teknis yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Yunus, pembahasan tersebut menjadi momentum bagi OPD untuk memperbaiki strategi dan mempercepat realisasi program di triwulan terakhir tahun ini.
“Kami dorong OPD untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru, namun tetap mengutamakan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yunus mengungkapkan bahwa hasil evaluasi ini akan dijadikan acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Data capaian triwulan ketiga dinilai krusial untuk memastikan target pendapatan tahun depan bisa lebih realistis dan terukur.
“Capaian tahun ini menjadi tolok ukur kami dalam menentukan target ke depan. Kami ingin anggaran 2026 disusun dengan dasar yang kuat, berbasis data dan kinerja riil, bukan hanya asumsi,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas OPD agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif. DPRD, menurutnya, akan terus memperkuat fungsi pengawasan demi memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Batam.
Melalui evaluasi ini, Komisi II berharap dapat menemukan pola kerja yang lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Dengan rapat yang berlangsung intensif sepanjang hari, DPRD Batam menunjukkan keseriusan dalam mengawal kinerja pemerintah daerah menjelang penutupan tahun anggaran. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas fiskal dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (*)
