RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri sebagai benteng utama dalam menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat karakter bangsa, terutama di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan saat melantik tujuh komisioner KPID Kepri periode 2025–2028 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1082 Tahun 2025. Tujuh anggota KPID Kepri yang resmi dilantik yakni Ramon Domora, Tito Suwarno, Henky Mohari, Indra Isputranto, Ahmad Dani, Bambang Sumitro, dan Walter Panjaitan. Mereka akan mengemban tugas strategis untuk memastikan ekosistem penyiaran di Kepri berjalan sehat dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para komisioner baru. Ia menegaskan bahwa jabatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional. “Saudara-saudara adalah putra-putri terbaik yang telah melalui proses seleksi ketat. Pelantikan ini menandai dimulainya tugas mulia untuk menjaga kualitas penyiaran di daerah kita,” ujarnya.
Nyanyang menyoroti bahwa karakter geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam membuat provinsi ini sangat rentan terhadap pengaruh siaran asing. Kondisi tersebut, katanya, menuntut KPID untuk lebih inovatif dan tanggap terhadap dinamika penyiaran lintas batas.
“Kepri bukan hanya pintu gerbang ekonomi, tetapi juga pintu masuk informasi dari luar negeri. KPID harus mampu menjadi filter agar masyarakat tidak terpapar konten yang bertentangan dengan nilai kebangsaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya KPID berperan aktif dalam menjaga kedaulatan informasi. Menurutnya, pengawasan penyiaran tidak cukup hanya dengan penegakan aturan, tetapi juga dengan menciptakan inovasi strategis yang mendorong tumbuhnya konten lokal berkualitas.
“Penyiaran tidak boleh hanya soal hiburan. Ia harus menjadi sarana pendidikan, pembentukan karakter, dan promosi potensi daerah. KPID perlu mendorong lembaga penyiaran untuk menampilkan kekayaan budaya Melayu, potensi maritim, dan wisata Kepri secara kreatif,” lanjutnya.
Selain itu, Wagub Nyanyang menyoroti pentingnya literasi digital di wilayah kepulauan, khususnya bagi masyarakat di pulau-pulau terluar. Ia menilai, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi akan menjadi benteng utama dalam melawan hoaks dan disinformasi.
“KPID Kepri harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai pendidik media. Literasi penyiaran menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis,” katanya.
Dalam konteks perkembangan teknologi, Wagub juga mendorong KPID untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tren digital. Ia menilai, pergeseran konsumsi media ke platform daring menuntut pendekatan baru dalam pengawasan dan pembinaan lembaga penyiaran.
“Di era digital, batas antara media konvensional dan media daring semakin kabur. KPID perlu memperluas cakupan pengawasan agar tidak tertinggal dari perubahan zaman,” ucapnya.
Ia juga berharap KPID dapat membangun kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, akademisi, dan komunitas media untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat dan berdaya saing.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Nyanyang mengingatkan agar seluruh komisioner menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Ia menegaskan, sumpah jabatan yang diucapkan harus menjadi pedoman moral dalam menjalankan amanah publik.
“Bekerjalah dengan semangat kolektif, adaptif, dan berintegritas. Jadikan KPID Kepri sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia,” tutupnya.
Ketujuh anggota KPID Kepri yang resmi dilantik adalah:
- Ramon Domora
- Tito Suwarno
- Henky Mohari
- Indra Isputranto
- Ahmad Dani
- Bambang Sumitro
- Walter Panjaitan
(Adv)
