Oleh: Buralimar, Budayawan
“ASAP bisa melintasi perbatasan. Begitu pula uang…”
Kalimat itu melayang pelan di ruang konferensi pers Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026, dari bibir Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir yang akrab disapa. Puitis, nyaris seperti sajak, tapi di balik kehalusan diksinya ada kekesalan yang sudah lama ditahan. Ia diucapkan tepat di samping Menteri Luar Negeri Singapura , dengan senyum diplomatik yang masih terjaga. Satire yang santun, yang justru karena santunnya membuat siapa pun yang mendengar jadi trenyuh.
Maknanya terang benderang bagi siapa pun yang paham bahasa diplomasi. Jika asap dari kebakaran hutan menyeberang satu kilometer saja ke seberang Selat, Singapura ribut, nota protes melayang, media ramai, parlemen bersuara. Tapi ketika uang dari Indonesia menyeberang diam-diam, bertahun-tahun, bertriliun-triliun, menetap nyaman di rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan cangkang di sana, semua senyap. Asap bisa melintasi perbatasan, begitu pula uang. Dan jika yang pertama harus diusut sampai ke akar, mengapa yang kedua tidak.
Bahasa Tata ini adalah versi halusnya dari apa yang selama ini diteriakkan dengan blak-blakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil sudah lebih dulu meledak, dalam gaya khasnya yang tanpa tedeng aling-aling. Ia mengancam akan menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia, menyebut Indonesia sudah masuk mode survival, dan meminta negara tetangga jangan mengajari Indonesia soal kontrak. Katanya, pengurangan 31 BBTUD itu masih dalam batas minimal toleransi kontrak, tidak melanggar apa pun, karena kebutuhan dalam negeri harus didahulukan untuk PLN dan industri nasional. Satu orang bicara dengan palu, satu orang bicara dengan puisi. Tujuannya sama, mengingatkan bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar sambil menahan asap di satu sisi dan menadah gas di sisi lain.
Indonesia, untuk diketahui, bukan diam saja membiarkan hutan terbakar. Berbulan-bulan sebelum asap itu sampai ke tetangga, upaya sudah dilakukan dengan segala daya. Teknologi modifikasi cuaca diterbangkan untuk memancing hujan, helikopter water bombing bolak-balik menjatuhkan ribuan ton air, satgas darat dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan relawan desa berjibaku memadamkan api manual dengan sekop dan mesin pompa, kanal-kanal gambut disekat ulang agar basah.
Korban pertama dari semua ini bukan warga Orchard Road, melainkan rakyat Indonesia sendiri. Anak-anak di Riau dan Jambi sekolah diliburkan berminggu-minggu, ibu-ibu mengungsi dengan masker seadanya, petani kehilangan kebun, dan tidak mungkin sebuah negara menyelenggarakan penderitaan rakyatnya sendiri dengan asap. Data kesehatan mencatat puluhan ribu mengalami ISPA dan dalam periode puncak karhutla tahun ini, belasan jiwa dilaporkan meninggal karena komplikasi pernapasan dan kecelakaan saat pemadaman. Mereka yang mati bukan angka statistik, mereka adalah tetangga kita.
Mungkin menyadari polemik yang makin panas itu, Singapura mengambil langkah yang tak biasa. Menlu Vivian Balakrishnan datang mendadak ke Jakarta pada Selasa pagi, langsung duduk bersama Menlu Tata, dan sehari kemudian, Rabu sore 28 Oktober 2026, ia diterima Presidensecara tertutup di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang tidak ada dalam agenda resmi, yang justru karena mendadaknya memberi sinyal, ada yang perlu dilunakkan.
Dan memang dari pertemuan itulah kesepakatan penting lahir, pembentukan gugus tugas bersama, joint task force, untuk menyelidiki dan menindak perusahaan penyebab karhutla. Bukan sekadar patroli asap, tapi menelusuri jejak uang. Singapura menawarkan membuka data perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan titik api, berbagi intelijen keuangan, mengumpulkan bukti lintas yurisdiksi agar bisa dipakai di pengadilan, bahkan sampai pemulihan aset untuk memulihkan lahan rusak. Ada hotline langsung di tingkat menteri dan pejabat senior agar kalau ada salah paham lagi tidak perlu berbalas pantun di media. Singapura melalui NEA bahkan menyebut telah mengeluarkan nota tindakan pencegahan terhadap sepuluh perusahaan di Indonesia dan meminta dokumen dari sepuluh perusahaan berbasis di Singapura berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act. Nada yang sebelumnya tinggi, kini terdengar lebih sebagai solidaritas.
Inilah bukti bahwa sindiran yang santun kadang lebih efektif daripada teriakan. Jalur diplomasi kembali dipakai, hubungan yang sempat tegang karena asap dan gas mulai mencair.
Kalau sudah mencair, mari sekalian dirapikan semua yang mengganjal. Hubungan ini sudah terlalu lama timpang dalam hal-hal kecil yang dirasakan manusia biasa. Banyak warga Indonesia yang datang ke Singapura dengan niat baik berwisata atau berobat, tapi masih dicurigai berlebih, diinterogasi panjang hanya karena kesamaan nama, ditahan di ruang pemeriksaan karena urusan administrasi sepele. Padahal arus manusia itu berimbang. Data menunjukkan wisatawan Singapura ke Indonesia sekitar 1,5 juta per tahun, sementara wisatawan Indonesia ke Singapura mencapai 2,5 juta, belum lagi arus pelajar, pasien medis, dan pebisnis. Kita saling membutuhkan.
Memang benar investasi Singapura di Indonesia besar, termasuk di Batam yang berbatasan langsung, memberi lapangan kerja, menggerakkan kawasan industri dan pelabuhan. Kontribusinya nyata bagi masyarakat. Tapi jangan sampai besarnya investasi membuat kesan ikut mengatur urusan dalam negeri Indonesia. Semua bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan persahabatan. Persahabatan itu harus dari hati, luar dalam, susah senang sama dirasa.
Indonesia juga sangat berkontribusi bagi Singapura. Uang Indonesia mengalir banyak ke sana, dalam bentuk simpanan, investasi properti, belanja. Perdagangan komoditas Indonesia pun banyak yang melalui Singapura sebagai hub. Hubungan ini bukan satu arah. Karena itu ketika muncul ancaman di media sosial dari mantan anggota parlemen Singapura Calvin Cheng yang menyinggung ketergantungan internet Indonesia pada Singapura dengan kata Cut, Menteri Komunikasi dan Digitalmenjawab dengan tenang. Ia mengingatkan publik tidak perlu cemas, karena sebagian besar sistem komunikasi kabel laut justru melintasi wilayah perairan Indonesia. Jika kabel itu dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura yang lumpuh, investor global bisa hengkang, dan pasar digital Indonesia yang 47 kali lipat lebih besar dari Singapura dengan lebih dari 267 juta pengguna internet adalah daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Cheng sendiri akhirnya mengklarifikasi itu hanya pemikiran pribadi.
Hubungan Indonesia dan Singapura pada 2027 akan berusia 60 tahun secara diplomatis. Itu usia yang matang. Kita pernah menjadi satu kesatuan kerajaan Melayu, sejarah dan filosofi kita bertaut, bahasa kita serumpun, baru kemudian terpisah karena garis yang dibuat penjajah Belanda dan Inggris. Kekerabatan sosial itu masih hidup sampai hari ini di Batam, di Johor, di Riau, di keluarga-keluarga yang menyeberang tiap Lebaran.
Karena itulah kalimat Tata itu penting untuk disimpan. Asap bisa melintasi perbatasan, begitu pula uang. Ia bukan hujatan, ia ajakan untuk setara. Setara dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan pembakar, setara dalam memperlakukan wisatawan, setara dalam menjaga kabel yang sama-sama kita lewati, setara dalam menghargai uang dan udara yang sama-sama melintas tanpa paspor. ***
