RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan progres pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai baik secara nasional.
Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia (Wamenkop RI) Farida Farichah mengunjungi Kepri, Kamis (19/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Farida didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Ketua TP PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar.

Sebelum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) KDKMP, Farida bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda memperkenalkan kekayaan sejarah dan kebudayaan Melayu yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau.
Di pulau yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah dan peradaban Melayu tersebut, rombongan mengawali kegiatan dengan berziarah ke makam tokoh-tokoh penting Pulau Penyengat.
Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Balai Maklumat Indera Sakti dan Masjid Raya Sultan Riau.

Kunjungan tersebut turut didampingi Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri Dato’ Raja Al Hafiz, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Riki Rionaldi, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka.
Pulau Penyengat bukan hanya menyimpan jejak sejarah Kesultanan Riau-Lingga, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kepulauan Riau. Kekayaan sejarah dan budayanya menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi di Kepri berjalan berdampingan dengan upaya menjaga warisan sejarah dan kearifan lokal. Koperasi yang dibangun di desa dan kelurahan diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah, termasuk sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat setempat.

Usai agenda di Pulau Penyengat, rombongan melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian KDKMP Provinsi Kepri di Gedung Dekranasda Provinsi Kepri.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, mengatakan Farida memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad selaku Ketua Satgas Percepatan Koperasi Merah Putih di Kepri. Menurutnya, koordinasi dan konsolidasi lintas instansi menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan program tersebut.
“Kepri mampu mengomunikasikan dan mengonsolidasikan seluruh stakeholder dan mitra strategis untuk menjalankan program Presiden secara bertahap,” kata Riki, Kamis (19/11/2026).
Riki menjelaskan, Wamenkop juga memahami tantangan geografis Kepri yang sekitar 98 persen wilayahnya merupakan lautan. Dengan lebih dari 2.000 pulau dan 262 pulau berpenghuni dalam pantauan satgas, pembangunan koperasi membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang tidak sederhana.
“Rata-rata secara nasional, Kepri masuk yang progres fisiknya bagus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat. Selain itu, sinergi kita dinilai paling kompak bersama Kodim, pemerintah desa, dan seluruh pemerintah kabupaten kota di Kepri dalam membangun Koperasi Desa,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi Pemprov Kepri per November 2026, sebanyak 407 KDKMP telah terbentuk di tujuh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, pembangunan fisik mencapai 277 unit, dengan 114 unit di antaranya telah rampung 100 persen.
Untuk mempersiapkan operasional, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan mendampingi koperasi selama dua tahun masa transisi.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama kelengkapan sarana dan prasarana serta persoalan status lahan. Bahkan, beberapa bangunan berada di kawasan yang tercatat sebagai kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Di Batam, dari 42 gerai yang direncanakan, sebanyak 24 gerai telah rampung 100 persen hingga Oktober 2026. Sementara 18 gerai lainnya masih dalam pengerjaan. Fasilitas penunjang seperti rak dan peralatan operasional juga terus dilengkapi secara bertahap.
Kepri juga memiliki dua koperasi percontohan nasional. KDKMP Kuala Sempang, Kabupaten Bintan, menjadi satu-satunya mock up di Kepri dari 113 mock up nasional. Sementara KDKMP Pulau Sembur, Batam, menjadi percontohan nasional di bidang energi karena mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Membangun Kemandirian dari Desa
Riki menegaskan, pembangunan KDKMP tidak semata-mata mengejar penyelesaian bangunan fisik. Lebih dari itu, koperasi harus menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Dalam audiensi bersama pemerintah kabupaten/kota, manajer koperasi, dan perangkat desa, ia menjelaskan bahwa pembangunan koperasi saat ini masih berada pada tahap peletakan fondasi. Karena itu, masyarakat perlu memahami secara bertahap arah dan tujuan program tersebut.
“Yang paling penting dari hadirnya Koperasi Desa ini adalah kemandirian. Masyarakat desa harus menjadi yang paling tahu potensi di daerahnya masing-masing, jangan sampai orang luar mengambil keuntungan dari desa,” ujarnya.
Menurut Riki, keberadaan koperasi akan memperkuat posisi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, keuntungan dari pemanfaatan sumber daya desa dapat kembali dirasakan masyarakat setempat.
“Kita akan berhasil di rumah sendiri, itulah modal awal pondasi. Ini bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi membangun kemandirian agar masyarakat menjadi tuan rumah di desanya sendiri, bahkan tenaga kerjanya bisa menyerap warga lokal sehingga bisa hidup dan berkembang di daerahnya,” katanya.
Secara nasional, Wamenkop Farida Farichah juga menegaskan bahwa KDKMP bukan program bagi-bagi, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Koperasi didorong menjadi offtaker hasil panen, mitra Bulog, penyalur LPG dan pupuk, serta penyedia kebutuhan pokok. Dengan peran tersebut, koperasi diharapkan menjadi penghubung antara produsen di desa dan pasar yang lebih luas.
“Pak Presiden menginginkan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai lokomotif ekonomi yang ada di desa, di mana masyarakat desa tidak hanya dilibatkan sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek. Dia dilibatkan sebagai pelaku ekonomi,” ujar Farida.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan Pemprov Kepri akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pembangunan dan operasionalisasi koperasi berjalan lancar.
“Kami selalu bekerja keras untuk membangun koperasi di Kepri. Mohon dukungan dari berbagai pihak agar Kopdes berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ansar.
Percepatan KDKMP menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terus dievaluasi Pemprov Kepri.
Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota pada Senin (16/11/2026), Gubernur Ansar mengevaluasi tujuh program strategis nasional.
Ketujuh program tersebut meliputi KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Berdasarkan data per 13 November 2026, penerima manfaat MBG di Kepri mencapai 720.238 orang. Dari total 266 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan beroperasi, sebanyak 71 SPPG belum berjalan.
Sementara itu, pada 2026 terdapat 111 lokasi pembangunan KNMP di Kepri dengan total nilai pembangunan lebih dari Rp472 miliar.
Untuk program CKG, pelaksanaannya telah menjangkau 671.065 orang dari target 1.034.071 orang atau sekitar 65 persen. Adapun capaian CKG di sekolah mencapai 57,4 persen, dengan Kabupaten Bintan mencatatkan angka tertinggi sebesar 84,4 persen.
Progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit. Sedangkan program Sekolah Rakyat terus berjalan di tiga lokasi, yakni Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Ansar mengatakan rapat evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memantau perkembangan, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, Pemprov Kepri memperkuat koordinasi pusat dan daerah, terutama dalam menyesuaikan program dengan karakteristik wilayah kepulauan. Persoalan lahan KDKMP, kelengkapan sarana dan prasarana, serta distribusi logistik antarpulau menjadi perhatian.
Pemprov juga melakukan pendampingan operasional melalui Dinas Koperasi dan UKM, termasuk menyiapkan manajer, pengurus, dan tata kelola koperasi agar nantinya mampu berjalan secara mandiri.
Selain itu, KDKMP diarahkan terintegrasi dengan program MBG, ketahanan pangan, dan ekonomi nelayan. Penyelesaian kendala teknis pada program KNMP, MBG, dan CKG juga terus didorong, mulai dari persoalan status lahan, penginputan data, hingga operasional SPPG.
Dengan capaian pembangunan fisik yang baik serta sinergi lintas instansi yang terus diperkuat, KDKMP diharapkan tidak berhenti sebagai bangunan atau kelembagaan semata. Koperasi harus tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan potensi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kepri yang wilayahnya didominasi lautan dan terdiri atas ribuan pulau, keberhasilan koperasi bukan hanya soal membangun gerai, melainkan memastikan masyarakat di setiap pulau memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, mandiri, dan sejahtera. (RK9)












