RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan terciptanya 10 ribu tenaga kerja hijau atau green jobs pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi hijau sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
Target itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Misni, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (18/11/2026).

Misni yang juga menjabat Ketua TKDV Kepri mengatakan, Rakorda tersebut menjadi momentum untuk merumuskan strategi daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi.
Dokumen itu nantinya menjadi pedoman pelaksanaan program, termasuk penetapan indikator dan mekanisme evaluasi untuk mencapai target 10 ribu tenaga kerja hijau pada 2030.
“Kami berharap melalui Rakorda TKDV ini dapat ditetapkan strategi daerah atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi. Hal ini untuk mewujudkan target Rencana Strategis TKDV Tahun 2030, yakni menciptakan 10 ribu tenaga kerja hijau di Provinsi Kepri,” ujar Misni.
Menurutnya, target tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui program pendidikan dan pelatihan. Diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
Salah satu langkah penting adalah menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi di sekolah dan balai pelatihan dengan standar kompetensi serta kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Kami juga mengharapkan adanya penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan dan mampu bersaing di dunia kerja,” katanya.
Misni menjelaskan, pengembangan SDM vokasi harus disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan industri di Kepri. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi manufaktur, pengelasan, pertanian, kelautan, pariwisata, hingga ekonomi hijau.
Selain penyelarasan kurikulum, Pemprov Kepri juga mendorong penguatan program pemagangan dan penyerapan tenaga kerja secara terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat memperpendek jarak antara dunia pendidikan dan dunia industri, sekaligus meningkatkan penyerapan lulusan SMK ke pasar kerja.
Saat ini, Kepri memiliki 43 SMK dengan total 46.653 siswa. Sebanyak 54,93 persen jurusan SMK disebut telah terokupasi dan mendukung 10 bidang kejuruan yang dibutuhkan perusahaan dalam pengembangan TKDV.
Di sisi lain, terdapat 605 perusahaan yang beroperasi di Kepri. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan turut mengambil bagian dalam proses transisi menuju pekerjaan hijau.
“Saat ini terdapat 605 perusahaan di Provinsi Kepri yang diharapkan terus didorong untuk melakukan transisi menuju green jobs atau pekerjaan hijau,” ungkapnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Misni mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi melalui empat kelompok kerja (Pokja) TKDV Kepri. Keempatnya meliputi Pokja Pendidikan Vokasi, Pokja Pelatihan Vokasi, Pokja Kerja Sama Kemitraan, serta Pokja Inovasi dan Sertifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan hijau atau green skills, termasuk bagi tenaga pendidik vokasi. Hal ini diperlukan agar proses pembelajaran mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang semakin mengarah pada penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan.
“Kami berharap melalui TKDV ini kita mampu memaksimalkan penciptaan 10 ribu tenaga kerja hijau yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau pada 2030 mendatang,” tutup Misni.
Menyiapkan SDM untuk Industri Masa Depan
Beberapa waktu sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengembangan tenaga kerja hijau harus didukung dengan transformasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
Ia mengungkapkan, Kepri merupakan provinsi kedua di Indonesia yang telah menyelesaikan peta jalan transformasi ekonomi. Salah satu fokusnya adalah menyiapkan SDM yang mampu menjawab kebutuhan industri masa depan, termasuk sektor pekerjaan hijau.
“Oleh sebab itu, Kepulauan Riau lebih banyak mengembangkan pendidikan berskala vokasi. Konsep kami, 70 persen itu SMK (sekolah menengah kejuruan) dan 30 persen sekolah menengah atas,” kata Ansar.
Menurut Ansar, pengembangan pendidikan vokasi harus berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi dan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Karena itu, Pemprov Kepri akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Ia berharap investasi strategis terus tumbuh dan berkembang sehingga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Kepri.
Ansar juga menyoroti posisi geografis Kepri yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka. Setiap tahun, sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer melintasi jalur perdagangan tersebut.
Menurutnya, posisi tersebut menjadi salah satu keunggulan ekonomi Kepri, khususnya Batam, dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri.
“Kami berkoordinasi dengan seluruh investor di Kepulauan Riau agar senantiasa menginformasikan kebutuhan tenaga kerja mereka,” tambahnya.
Ansar meyakini Batam memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai salah satu pusat industri hijau di kawasan. Dukungan lokasi strategis, kapasitas industri, konektivitas logistik, serta ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor yang perlu terus diperkuat.
Rakorda TKDV Kepri Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kepri Aries Fahriandi, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi Kadin Kepri Junaidi, perwakilan BPS Kepri, TKDV kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Kepri, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kepri. (RK9)












