RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan pada Selasa (10/11/2026) menyuarakan aspirasi masyarakat dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah serta pemangku kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka mendesak agar berbagai persoalan daerah, mulai dari pemerataan pembangunan hingga lapangan pekerjaan, segera mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara konkret.
Aliansi tersebut terdiri atas mahasiswa lintas perguruan tinggi, yakni STAIN SAR Kepri, IAI Miftahul Ulum (IAI MU), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK), serta STTI Tanjungpinang.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Husein Al-Fitrah, mengatakan keterlibatan mahasiswa lintas kampus merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa harus mengambil peran dalam mengawasi pembangunan daerah, terutama menyangkut pemerataan pembangunan, keadilan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, transparansi anggaran, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui nota kesepakatan yang dirumuskan bersama, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan APBD, serta mengevaluasi fungsi dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Selain itu, mahasiswa meminta pengawasan terhadap kebijakan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan, membuka ruang partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemerintahan daerah, serta mengembalikan dan memperkuat marwah Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
Husein menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam memastikan kebijakan pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk mencari panggung ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Aspirasi ini harus didengar, ditanggapi, dan ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi janji tanpa realisasi,” tegasnya.
Aliansi berharap pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan membuka ruang dialog serta memberikan respons transparan terhadap tuntutan yang disampaikan.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga terwujud pembangunan daerah yang adil, merata, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (RK/*)
