RiauKepri.com, ANAMBAS – Kekayaan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, hingga kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas dinilai perlu segera dilindungi lewat payung hukum yang jelas.
Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Kantor DPRD Anambas, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan regulasi inisiatif DPRD.
Ranperda Harus Menjawab Kebutuhan Nyata
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menegaskan penyusunan Ranperda ini harus mampu menjawab kebutuhan nyata dalam menjaga, melindungi, serta mengembangkan kebudayaan daerah.
Menurutnya, Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan warisan budaya tersebut.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Syamsil.
Ia menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kajian tersebut harus mampu menggambarkan kondisi faktual kebudayaan di Anambas, berbagai persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, hingga arah kebijakan yang akan diwujudkan melalui Ranperda.
Syamsil juga menekankan pentingnya inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki daerah. Mulai dari pendataan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, hingga pembinaan terhadap berbagai warisan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Bukan Hanya Tugas Pemerintah
Menurut Syamsil, pelestarian kebudayaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, lembaga adat, tokoh budaya, serta para pelaku seni.
“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” tegas Syamsil.
Untuk memperkuat substansi Ranperda, ia berharap seluruh pihak yang terlibat memberikan masukan secara terbuka dan konstruktif. Mulai dari tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat hingga pelaku seni dan budaya.
FGD Jadi Wadah Himpun Aspirasi
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan forum FGD ini merupakan bentuk dukungan administratif dan teknis Sekretariat DPRD terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah melalui Bapemperda.
Diskusi ini bertujuan menghimpun masukan dari tenaga ahli dan pemangku kepentingan agar materi muatan Ranperda selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Melalui kegiatan ini, salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh bahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan naskah akademik dan materi muatan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” ujar Jhon dalam laporannya.
Jhon menambahkan, penyusunan Ranperda tersebut membutuhkan keterlibatan lintas elemen karena cakupan kebudayaan meliputi kesenian, tradisi, adat istiadat, bahasa, pengetahuan tradisional, hingga kearifan lokal.
Oleh karena itu, peserta FGD menghadirkan pimpinan dan anggota Bapemperda, perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, serta paguyuban.
Selain itu, forum juga diikuti perwakilan tenaga pendidik, maestro dan pelaku seni budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Libatkan UMRAH
Tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) hadir sebagai narasumber untuk memaparkan kajian akademis.
Secara khusus, Syamsil menyampaikan harapannya kepada tim tenaga ahli UMRAH agar kajian dan rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah.
Melalui fasilitasi FGD ini, Jhon berharap terhimpun rekomendasi komprehensif guna memperkuat dasar kajian naskah akademik.
Ke depan, Ranperda ini ditargetkan menjadi instrumen hukum untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kekayaan budaya serta menjaga jati diri masyarakat Kepulauan Anambas bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, keberadaan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah nantinya diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menjaga warisan adat, tradisi, bahasa, kesenian dan kearifan lokal Anambas agar tetap lestari, berkembang, serta dikenal oleh generasi mendatang. (Adv)
