RiauKepri.com, JAKARTA– Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, tetapi juga membuka penyelidikan terpisah terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) khusus terkait dugaan makar tersebut. Langkah itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penerbitan LP tersebut menjadi langkah tersendiri dalam rangkaian pengusutan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam paparannya, Suyudi menegaskan, dugaan makar tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya berdasarkan temuan penyadapan ilegal. Penyidik harus membuktikan secara terpisah ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan.
Suyudi menjelaskan, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dengan perkara penyadapan. Fokusnya meliputi penelusuran siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, siapa saja personel yang mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan operasi itu.
Lima Tahapan Operasi Penyadapan
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan lima tahapan modus operandi dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Tahap pertama adalah pemberian perintah penyadapan. Perintah tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua, provisioning atau penyediaan akses. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan pemeriksaan keterkaitan dengan perkara hukum.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP yang disebut sebagai pengguna akhir atau end user.
Sedangkan tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.
Bareskrim Periksa 38 Saksi, Dalami Pasal Makar
Sementara itu, perkembangan penyelidikan dugaan makar disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro. Ia menyebut penyidik telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Dalam penyelidikan selama satu pekan, penyidik telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber. Jumlah tersebut kemudian bertambah sekitar 10 saksi lainnya.
Hasil pemeriksaan para saksi selanjutnya dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum. Bareskrim juga telah menerbitkan LP terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat.
Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 KUHP serta Pasal 160 jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Susatyo menegaskan, penerbitan LP menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan pendalaman guna menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dugaan makar tersebut.
Dengan demikian, pengusutan perkara kini berjalan melalui dua jalur pembuktian, yakni dugaan penyadapan ilegal beserta akses ilegal dan penghilangan dokumen elektronik, serta penyelidikan terpisah mengenai dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Polri menegaskan, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis membuktikan terjadinya makar. Unsur dan tujuan perbuatan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan. (RK1/net)
