Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Riau

Bupati Afni Bekukan Aktivitas Lahan 317 Hektare di Teluk Lanus, Semua Kesepakatan Berstatus Quo

badge-check

Bupati Siak Afni Zulkifli (Foto: ist) Perbesar

Bupati Siak Afni Zulkifli (Foto: ist)

RiauKepri.com, SIAK– Bupati Siak Afni Zulkifli menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Seluruh pihak diminta menahan diri hingga proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap klaim penguasaan lahan selesai dilakukan.

Kebijakan berstatus quo tersebut diputuskan dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya yang dipimpin langsung Afni di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).

Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun kesepakatan baru di atas lahan yang masih dalam sengketa sebelum pemerintah memperoleh kejelasan mengenai status penguasaannya.

“Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan,” tegas Afni.

Menurutnya, penyelesaian konflik lahan harus dilakukan berdasarkan data, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim sepihak tanpa melalui pemeriksaan menyeluruh.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang,” ujarnya.

Konflik lahan 317 hektare tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan lahan yang turut melibatkan pihak perusahaan.

Dalam kesepakatan rapat, lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah negara yang penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi tersebut.

Salah satu kegiatan yang dihentikan sementara adalah aktivitas lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Kegiatan itu baru dapat dilanjutkan setelah pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui GTRA Kabupaten Siak.

Tidak hanya perjanjian tersebut, seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus juga dinyatakan berstatus quo sampai GTRA menerbitkan keputusan.

Rapat berlangsung cukup alot. Perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan sempat memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat yang terlibat.

Afni memimpin langsung pembahasan hingga seluruh pihak menyepakati empat poin penyelesaian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani para pihak yang hadir.

“Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas,” kata Afni.

“Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apapun kedepannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka,” tegas Afni.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta PT Nusa Prima Manunggal.

Dengan pemberlakuan status quo, penyelesaian konflik lahan 317 hektare di Teluk Lanus kini memasuki tahap pemeriksaan administratif dan faktual. Hasil inventarisasi dan verifikasi akan menjadi dasar pembahasan GTRA untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Pemkab Siak menegaskan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara adil menjadi prinsip utama dalam penanganan persoalan tersebut. (RK1)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Nilai Statistik Siak Naik, Afni: Data Akurat Menentukan Nasib Pembangunan

21 Nov 2026 - 13:33 WIB

Nilai Statistik Siak Naik, Afni: Data Akurat Menentukan Nasib Pembangunan

Muntah Oye

21 Nov 2026 - 05:43 WIB

Muntah Oye

Telusuri Nadi Kehidupan: Bupati Afni Pegang Kemudi, Camat Sungai Mandau Macam tak Bermaya

20 Nov 2026 - 17:16 WIB

Telusuri Nadi Kehidupan: Bupati Afni Pegang Kemudi, Camat Sungai Mandau Macam tak Bermaya

Cabut Izin RAPP 338 Ribu Hektare, Negara Ambil Alih Kebun Sawit GSL

20 Nov 2026 - 13:09 WIB

Cabut Izin RAPP 338 Ribu Hektare, Negara Ambil Alih Kebun Sawit GSL

Empat Anak Ikut Terjebak, 30 WNA Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau Bengkalis

20 Nov 2026 - 12:58 WIB

Empat Anak Ikut Terjebak, 30 WNA Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau Bengkalis
Trending di Bengkalis