RiauKepri.com, PEKANBARU– Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN) Inderagiri Hulu (Inhu) melakukan audiensi ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, Senin sore (15/9/2024). Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keresahan akibat aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalan lintas tengah Air Molek – Teluk Kuantan.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua FPAN Arifudin Ahalik bersama jajaran dan didampingi Ketua DPH LAMR Kabupaten Indragiri Hulu, Datuk Seri Ali Fahmi Aziz. Mereka disambut Ketum MKA LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf dan Ketum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil. Juga hadir pengurus LAMR lainnya di antaranya Datuk H. Tarlaili, Datuk Afrizal Alang, Datuk Muhammad Fadhly Datuk H. Aspandiar, dan Datuk Firman Edi.
Ketua FPAN Arifudin Ahalik menyampaikan bahwa masalah ini sudah berulang kali disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari pengusaha tambang, DPRD Inhu, Pemkab Inhu, hingga Pemerintah Provinsi Riau. Namun, hingga kini belum ada langkah konkrit yang diambil.
Salah satu solusi yang terus didorong FPAN adalah pembangunan jalan alternatif khusus bagi truk angkutan batu bara agar tidak lagi menggunakan jalan umum yang sehari-hari dipakai masyarakat.
“Desakan ini dilakukan mengingat banyak warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan dengan truk batu bara. Ada juga rumah warga yang sering ditimpa angkutan serta kondisi jalan umum yang hancur dan berdebu. Jadi kami harap pemerintah segera turun tangan mengatasi keresahan masyarakat ini,” tegas Arifudin.
FPAN juga secara khusus meminta LAMR untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Gubernur Riau agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah cepat dan tegas. Keberadaan jalan alternatif dinilai sangat mendesak guna mencegah jatuhnya korban jiwa serta kerugian masyarakat yang lebih besar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik aspirasi FPAN dan akan segera menindaklanjutinya.
“LAMR memahami betul keresahan masyarakat ini. Jalan umum adalah nadi kehidupan, maka kami akan menjalankan peran sesuai amanah. Dalam waktu dekat, LAMR akan segera menjumpai Datuk Seri Setia Amanah Gubernur Riau H. Abdul Wahid dan meminta waktu untuk membicarakan persoalan ini. Kami berharap Gubernur dapat memimpin langsung upaya penyelesaian bersama pengusaha tambang, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya,” ujar Datuk Seri Taufik.
Sementara itu, Ketum MKA LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf menegaskan bahwa adat Melayu senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. “Apapun bentuk pembangunan haruslah membawa maslahat, bukan mudarat. Karena itu, LAMR akan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan solusi terbaik. Kami siap menjembatani tuan-tuan agar bisa berdiskusi langsung dengan tuan Gubernur demi mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” ungkap Datuk Seri Marjohan. (RK1)
