RiauKepri.com, BINTAN — Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat, meski alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bintan, Selasa (11/10).
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menyebutkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,022 triliun. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat sebesar Rp214 miliar.
“Penurunan ini tentu menjadi tantangan bagi kami. Namun, kami pastikan bahwa pelayanan publik dan program sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Deby usai rapat.
Ia menegaskan, Pemkab Bintan akan tetap menjalankan sejumlah program unggulan seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis, serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. “Program-program ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka, kami upayakan agar tetap berjalan meskipun ruang fiskal lebih sempit,” lanjutnya.
Dari struktur rancangan anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp380,9 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp637,5 miliar. Di sisi lain, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,057 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp35,2 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Deby juga menyoroti pentingnya inovasi dalam memperkuat sumber PAD jangka panjang. Salah satu langkah strategisnya ialah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bintan Karya Bahari yang tengah digodok melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
“BUMD ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya di sektor kemaritiman. Dengan begitu, kita bisa menambah sumber PAD baru sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat,” jelasnya.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pengelolaan profesional yang terintegrasi dengan kebijakan daerah. “Bintan punya sumber daya laut yang luar biasa. Melalui BUMD, kita ingin agar potensi itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Deby.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat untuk memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat, meski kondisi fiskal menantang.
“Fokus kami bukan hanya menyeimbangkan angka dalam tabel anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi rakyat,” pungkasnya. (RK9)
