RiauKepri.com, TANJUNGPINANG – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepulauan Riau mempercepat proses pemetaan dan penyediaan lahan untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring Percepatan KDKMP yang digelar di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (13/11).
Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, dan menghadirkan peserta dari seluruh Project Management Officer (PMO), Dinas Koperasi kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda. Dari pemerintah pusat turut hadir Sekretaris Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Gendo Saragih, yang memberikan penguatan terkait konsep dan arah kebijakan program.
Fokus utama rapat adalah memastikan persiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai dan fasilitas pendukung KDKMP di tiap desa dan kelurahan. Penyediaan lahan menjadi tahapan krusial sebelum pembangunan fisik dimulai.
Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Derna Yanti, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan laporan kesiapan lahan paling lambat 15 November 2025. Tenggat ini menjadi dasar untuk menentukan progres pembangunan selanjutnya.
Menurut Derna, pendataan lahan bukan hanya soal ketersediaan tanah, tetapi juga memastikan legalitasnya memenuhi persyaratan. Setiap desa atau kelurahan diwajibkan menyediakan minimal 1.000 meter persegi lahan dengan status hak milik desa atau alas hak yang sah.
Ia menegaskan, lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendirikan gerai KDKMP, gudang penyimpanan, serta fasilitas pendukung lain seperti area parkir dan ruang layanan usaha. Dengan fasilitas lengkap, koperasi diharapkan dapat berkembang sebagai pusat ekonomi lokal.
Derna menambahkan, percepatan ini perlu ditopang oleh kolaborasi antarinstansi, terutama pemerintah daerah, dinas teknis, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinkronisasi diperlukan agar tidak ada hambatan administratif yang memperlambat proses pembangunan.
Melalui rapat ini, pemerintah ingin memastikan seluruh kabupaten/kota di Kepri bergerak dalam ritme yang sama. Persiapan maksimal di awal diyakini dapat mempercepat manfaat program bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Ia berharap, pembangunan fisik KDKMP nantinya dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan koperasi yang kuat, aktivitas usaha mikro dan kecil juga diyakini akan tumbuh lebih stabil.
Selain membahas percepatan pendataan lahan, kegiatan ini juga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan KDKMP pasca pelatihan pendamping koperasi, seperti Business Assistant (BA) dan PMO. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pendamping di lapangan menjalankan peran sesuai kebutuhan program.
Dengan langkah evaluatif ini, pemerintah optimistis implementasi KDKMP di Kepri akan lebih terarah, berdaya guna, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
